Lombok Utara, SIARPOST— Rapat Koordinasi Gelar Pengawasan Daerah 2025 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak sekadar menjadi agenda seremonial akhir tahun. Dengan dirangkai momentum Hari Antikorupsi Sedunia, kegiatan ini berubah menjadi panggung refleksi besar-besaran terkait integritas, tata kelola, dan akuntabilitas pemerintah daerah di era ketika publik semakin kritis.
Inspektur KLU, Heryanto, menegaskan bahwa penguatan tata kelola bukan lagi sekadar formalitas administrasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjawab harapan masyarakat. Melalui tema “Optimalisasi Perbaikan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Menuju Kabupaten Lombok Utara Bebas KKN”, ia menekankan agar setiap perangkat daerah memahami bahwa akuntabilitas adalah benteng utama pencegahan korupsi.
Pada laporannya, ia menguraikan bahwa kegiatan ini berlandaskan tiga dokumen penting:
DPA Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025,
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD, dan
Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKT) 2025 serta rencana PKT 2026.
Tujuan utama gelar pengawasan ini, kata Heryanto, adalah meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya tata kelola yang efektif, efisien, sekaligus mampu menutup celah praktik koruptif. “APBD harus kembali pada esensi awalnya, yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat KLU,” tegasnya.
Kegiatan ini diikuti 60 peserta, mulai dari pimpinan DPRD, 30 kepala perangkat daerah, kepala bagian lingkup Sekda KLU, direksi BUMD, hingga pimpinan BLUD Puskesmas. Seluruh biaya kegiatan dibebankan pada anggaran Inspektorat Daerah.
Di hadapan para pejabat daerah, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, menyampaikan pesan yang cukup tegas. Ia mengingatkan bahwa KLU memang mencatatkan progres membanggakan, khususnya capaian PRL HP sebesar 9,39 persen, jauh di atas kabupaten/kota lain yang rata-rata hanya 1,2–1,7 persen.
“Ini prestasi, tetapi bukan alasan untuk kita berpuas diri. Kita masih berada di posisi 7 dari 11 kabupaten/kota. Artinya, kita masih di papan tengah,” ujarnya.
Lebih jauh, Kusmalahadi menekankan bahwa tekanan terbesar justru datang dari masyarakat yang kini semakin kritis dan menuntut transparansi.
“Masyarakat hari ini ingin melihat pemerintah yang bersih, akuntabel, bebas KKN. Maka kita tidak boleh berhenti membenahi sistem, memperkuat integritas internal, dan memperbaiki diri,” katanya.
Ia meminta seluruh peserta tetap mengikuti kegiatan sampai tuntas agar pesan yang dibangun melalui gelar pengawasan ini benar-benar dipahami dan diimplementasikan. “Kalau kita tidak serius memperbaiki diri, maka semua tidak akan berjalan baik,” tegasnya.
Dengan tuntutan publik yang semakin tinggi serta capaian daerah yang masih perlu digenjot, gelar pengawasan daerah tahun ini dipandang sebagai momentum strategis. Tidak hanya memperkuat sistem, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Harapannya, kegiatan ini bukan hanya menjadi rapat rutinitas, melainkan titik balik menuju tata kelola KLU yang benar-benar bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Niss)
