Jakarta, SIAR POST — Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dinilai sangat layak dan mendesak dari sisi ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Penilaian tersebut disampaikan sejumlah tokoh Pulau Sumbawa dalam audiensi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Tokoh sekaligus Dosen UI sekaligus diaspora Pulau Sumbawa, Dr. Andi Azis, menyatakan bahwa secara konstitusional dan ekonomis, PPS telah memenuhi seluruh indikator pembentukan daerah otonomi baru.
“Undang-undang memberi batas maksimal dua tahun bagi pemerintah untuk menerbitkan PP setelah UU disahkan. Fakta bahwa RPP ini tertunda hampir 10 tahun menunjukkan adanya pelanggaran terhadap amanat undang-undang,” ujar Andi Azis.
Andi Azis memaparkan, Pulau Sumbawa merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional, terutama di sektor pertambangan.
Ia menyebut, Sekitar 80 persen produksi emas nasional berasal dari tambang PT Freeport dan PT Amman Mineral di Batu Hijau.
Sementara Tambang Dodo Rinti juga yang berada di Kabupaten Sumbawa yang mulai beroperasi pada 2026 memiliki cadangan lebih besar dibanding Batu Hijau, serta keberadaan PT Sumbawa Timur Mining (STM) dan PT Antam di wilayah Dompu.
“Dengan satu tambang saja, Freeport bisa menopang beberapa provinsi. Pulau Sumbawa hanya meminta satu provinsi, bukan enam, padahal potensi dan hasil tambang nya sangat besar,” tegasnya.
Ketua Umum Aliansi PPS Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu, menegaskan bahwa tuntutan PPS merupakan aspirasi konstitusional rakyat, bukan gerakan emosional atau politis semata.
“Sudah lebih dari 20 tahun kami mengikuti prosedur. Kami datang menuntut hak yang dijamin konstitusi,” ujarnya.
Ia menyoroti ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, khususnya dalam distribusi infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Sejumlah perwakilan Aliansi PPS, salah satunya Dr. Muamar khadafi, membeberkan kondisi layanan publik di Pulau Sumbawa yang dinilai masih tertinggal, mulai dari akses kesehatan hingga infrastruktur dasar.
Beberapa kasus yang disampaikan antara lain warga yang meninggal dunia dalam perjalanan rujukan medis ke Pulau Lombok serta keterbatasan akses listrik dan jalan di sejumlah wilayah.
“Sumber daya alam kami dieksploitasi, tetapi pelayanan publik masih minim. Inilah alasan mengapa pemekaran menjadi kebutuhan, bukan pilihan,” ujar salah satu perwakilan PPS.
Selain potensi ekonomi, Pulau Sumbawa dinilai memiliki kesiapan sosial dan administratif. Lima kabupaten/kota disebut solid mendukung pembentukan PPS tanpa konflik sosial yang berarti.
Aliansi PPS memastikan akan terus mengawal proses politik di DPR RI dan pemerintah pusat agar pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat segera direalisasikan.
“Kami akan terus mengawal proses ini, baik secara administratif maupun politik, hingga PPS benar-benar terbentuk,” tegas Ilham Yahyu.
REDAKSI | SIAR POST
