Sumbawa, SIAR POST — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Sumbawa menjadi momentum refleksi atas arah kepemimpinan daerah.
Di usia kepemimpinan yang baru berjalan 11 bulan, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Drs. H. Mohamad Ansori, dinilai berhasil menampilkan wajah baru pemerintahan yang tenang, inklusif, dan bebas dendam politik.
Sorotan publik terhadap kepemimpinan Jarot–Ansori kian menguat, terutama pada tata kelola birokrasi yang dinilai jauh dari praktik balas jasa maupun pembalasan politik pasca Pilkada.
Stigma sebagai kepala daerah non-birokrat pun perlahan terpatahkan.
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Andi Rusni, SE., MM, menegaskan bahwa sejak awal pemerintahan, Jarot–Ansori menunjukkan sikap kenegarawanan dengan tidak melakukan “pengkandangan” atau nonjob massal terhadap pejabat yang berbeda pilihan politik.
“Mayoritas pejabat eselon tidak mendukung mereka saat Pilkada, tapi tidak ada pembalasan. Tidak ada dendam politik. Itu membuat birokrasi bekerja tenang dan produktif,” ujar Andi Rusni.
Iklim birokrasi yang sehat tersebut, kata dia, berdampak langsung pada kinerja pemerintahan.
Salah satu indikator paling nyata adalah kenaikan opini BPK Kabupaten Sumbawa dari WDP menjadi WTP, setelah tiga tahun berturut-turut sebelumnya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian.
“Kinerja birokrasi hari ini terasa lebih harmonis. Tidak gaduh, tidak saling sandera, semua bergerak satu irama,” tambahnya.
Di tengah peringatan HUT ke-67 ini, pertanyaan publik pun kerap mengemuka, apa yang sudah dicapai Jarot–Ansori dalam waktu singkat? Andi Rusni menjawabnya dengan menekankan konteks fiskal yang tidak mudah.
Menurutnya, APBD 2025 bukanlah rancangan Jarot–Ansori, karena telah disahkan pada November 2024 oleh DPRD periode sebelumnya.
Artinya, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, ruang fiskal mereka sangat terbatas untuk langsung mengeksekusi visi-misi melalui APBD murni.
“Namun justru di situlah kelebihan Jarot–Ansori. Mereka tidak menunggu. Mereka membaca peluang, mengkaji APBD, lalu bergerak cepat menyambungkan kebutuhan daerah dengan program strategis nasional,” jelasnya.
Dalam waktu 11 bulan 2 hari, sejumlah capaian besar berhasil diraih dan dinilai sebagai lompatan sejarah bagi Kabupaten Sumbawa.
Beberapa di antaranya adalah Sekolah Rakyat (SR) yang mulai beroperasi di eks SMPN 4 Sumbawa setelah mengungguli delapan kabupaten/kota lain di NTB.
Selain itu, Sumbawa memperoleh Inpres Jalan Daerah senilai Rp380 miliar, terbesar sepanjang sejarah daerah, untuk pembangunan ruas strategis Batu Dulang–Tepal, Tepal–Batu Rotok, dan Lenangguar–Teladan.
Tak hanya itu, pembangunan Batalyon Infanteri Pembangunan TNI AD di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, menempatkan Sumbawa sebagai daerah prioritas nasional.
