MATARAM, SIAR POST — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan capaian penurunan angka stunting yang cukup signifikan.
Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, prevalensi stunting di NTB tercatat 13,39 persen, atau setara 51.809 kasus dari total 387.065 balita.
Angka ini diklaim lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 18,8 persen, sekaligus melampaui target NTB tahun 2025 yang sebelumnya dipatok di angka 21,7 persen.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor hingga tingkat desa.
“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujarnya.
Pemprov NTB menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan agenda prioritas karena menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menekankan capaian, tetapi juga kesinambungan program agar kasus baru dapat dicegah sejak awal.
Meski rata-rata provinsi menunjukkan tren positif, data per kabupaten/kota memperlihatkan ketimpangan yang cukup mencolok. Lombok Timur masih mencatat angka stunting tertinggi di NTB, yakni 22,39 persen, jauh di atas daerah lain seperti Kota Mataram 6,57 persen, Sumbawa Barat 7,1 persen, dan Lombok Barat 9,58 persen.
Data ini menunjukkan bahwa penurunan stunting belum sepenuhnya merata. Lombok Timur, yang memiliki jumlah penduduk terbesar di NTB, masih menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan struktural, sanitasi, air bersih, serta faktor sosial seperti pernikahan dini.
Pemprov NTB menyatakan data kabupaten/kota menjadi dasar untuk memperkuat intervensi yang lebih fokus dan tepat sasaran, terutama bagi wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.
Selain capaian tahun 2025, perkembangan awal tahun 2026 juga menjadi perhatian. Pada Januari 2026, NTB mencatat 1.890 kasus stunting baru atau sekitar 0,6 persen. Lombok Tengah mencatat 653 kasus baru, Lombok Timur 545 kasus, dan Lombok Barat 479 kasus.
Angka ini menunjukkan bahwa pencegahan stunting masih harus diperkuat, khususnya di hulu, mulai dari ibu hamil, remaja putri, hingga keluarga berisiko.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penanganan stunting tidak boleh bersifat musiman atau seremonial.
“Kita harus menguatkan pencegahan sejak awal. Semua pihak harus bergerak, dari pemerintah sampai keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri menyatakan bahwa tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan pencegahan dan respons cepat terhadap kasus baru.
Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari Aksi Bergizi di Sekolah, penguatan surveilans gizi, pemantauan rutin pertumbuhan balita di Posyandu dan Puskesmas, hingga optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemprov NTB juga menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, terutama dalam memastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, MPASI sesuai standar, serta sanitasi yang layak.
Penurunan angka stunting patut diapresiasi. Namun, selama ketimpangan antarwilayah masih lebar dan kasus baru terus muncul setiap bulan, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar capaian angka benar-benar sejalan dengan perubahan nyata di kehidupan anak-anak NTB.
Redaksi | SIAR POST
