KLU–Madiun Teken MoU Sister City, Fokus Kolaborasi Nyata dari Infrastruktur hingga Pelayanan Publik

Madiun,SIARPOST — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Pemerintah Kabupaten Madiun resmi mengikat kerja sama pembangunan daerah melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City.

Kesepakatan ini ditegaskan bukan sekadar seremoni, melainkan pintu masuk kolaborasi konkret lintas sektor untuk memperkuat kapasitas daerah dan mempercepat kualitas layanan publik.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, dan Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak, di Pendopo Bupati Madiun, Jawa Timur, Senin (9/2/2026).

Bupati KLU Najmul Akhyar menegaskan, kerja sama Sister City dirancang sebagai kemitraan strategis jangka panjang, bukan agenda simbolik antar pemerintah daerah.

Menurutnya, meski terpisah jarak geografis, kedua daerah memiliki visi yang sama dalam penguatan pelayanan dan pembangunan berbasis potensi lokal.

“Kami memaknai ini sebagai persahabatan pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Kolaborasi ini diarahkan untuk menyinergikan program, potensi, dan sumber daya agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ruang lingkup kerja sama mencakup sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, ketertiban umum, hingga urusan sosial.

Selain itu, sektor unggulan seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian juga menjadi fokus pertukaran program dan pengalaman.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut kerja sama tersebut sebagai peluang pertukaran praktik terbaik antar daerah, terutama dalam pengelolaan infrastruktur layanan publik berbasis skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Ia mencontohkan pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun melalui skema KPBU yang dinilai mampu menjawab keterbatasan fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

“KPBU menjadi solusi inovatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani fiskal secara langsung. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengendali mutu, sementara badan usaha mendukung dari sisi pembiayaan dan teknologi,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan skema tersebut bertumpu pada perencanaan matang, dukungan regulasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Pemkab Madiun menyatakan terbuka untuk berbagi pengalaman, termasuk tantangan teknis dan manajerial selama proses perencanaan hingga implementasi.

MoU Sister City KLU–Madiun ini diproyeksikan menjadi jalur kolaborasi aktif antar perangkat daerah, bukan hanya di level pimpinan. Kedua pihak menargetkan tindak lanjut program bersama yang terukur, adaptif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan turut dihadiri jajaran kepala perangkat daerah dari kedua kabupaten sebagai penanda bahwa kerja sama akan langsung diterjemahkan ke level teknis pelaksanaan program.(Niss)

Exit mobile version