Gubernur NTB Dikecam Keras, Barisan Aktivis Akan Gelar Aksi Solidaritas: Stop Kriminalisasi, Rakyat Bukan Musuh Kekuasaan!

Ketua Umum Barisan Aktivis, Imron Efendi (kedua kiri). (Dok. Istimewa)

Sumbawa, NTB (SIAR POST) – Gelombang kritik terhadap Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, kian ramai. Barisan Aktivis Samawa Bersatu secara terbuka mengecam tindakan pelaporan terhadap seorang aktivis perempuan asal Pulau Sumbawa yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap suara rakyat.

Ketua Umum Barisan Aktivis, Imron Efendi, menegaskan bahwa langkah tersebut mencederai nilai demokrasi dan memperlihatkan sikap arogan seorang pemimpin.

“Melaporkan warga yang menyampaikan kritik adalah bentuk arogansi kekuasaan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keberpihakan terhadap rakyat. Pemimpin seharusnya mendengar, bukan membungkam,” tegas Imron, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, kritik adalah bagian penting dalam sistem demokrasi. Ketika kritik justru dibalas dengan laporan hukum, hal itu menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di NTB.

Barisan Aktivis Samawa Bersatu pun menyatakan sikap tegas. Mereka menolak kedatangan Gubernur ke Pulau Sumbawa selama belum ada itikad baik untuk mencabut laporan terhadap aktivis tersebut.

Selain itu, mereka juga mendesak agar Gubernur lebih fokus pada kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan justru terseret pada persoalan pribadi yang dinilai tidak substansial.

“Rakyat butuh solusi, bukan sensasi kekuasaan. Kebijakan pro-rakyat jauh lebih penting daripada melaporkan masyarakat yang hanya menyuarakan keresahan,” lanjut Imron.

Tidak hanya itu, Barisan Aktivis juga memastikan akan menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan kriminalisasi aktivis.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil di Pulau Sumbawa.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menilai bahwa praktik kekuasaan yang otoriter, feodal, dan anti kritik tidak memiliki tempat di NTB. Mereka menegaskan bahwa kekuasaan adalah mandat rakyat, bukan alat untuk membungkam suara masyarakat.

Situasi ini diprediksi akan terus berkembang, seiring meningkatnya solidaritas publik terhadap kebebasan berpendapat di daerah tersebut. Isu ini pun berpotensi menjadi sorotan luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. (Red)

Exit mobile version