“Ini bukan semata-mata soal dokumen. Yang sedang diuji adalah apakah warga negara memiliki akses terhadap informasi yang digunakan atas namanya sendiri ketika berhadapan dengan institusi yang memiliki posisi lebih kuat,” ujarnya.
LBH WAR menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses persidangan hingga terbit putusan yang berkekuatan hukum tetap, demi memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
