MATARAM, SIAR POST – Kehadiran Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di tengah aksi massa pendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Gubernur NTB pada 22 Juni 2026 menuai sorotan dari Sasaka Nusantara NTB.
Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, menyampaikan pihaknya mempertanyakan kemunculan Gubernur yang terlihat naik ke mobil komando bersama massa aksi.
Menurutnya, peristiwa tersebut perlu dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi adanya keberpihakan dalam pelaksanaan program MBG.
Dalam pernyataan sikapnya, Sasaka menilai komposisi massa aksi patut menjadi perhatian.
Organisasi tersebut menyebut, berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, sebagian peserta aksi diduga berasal dari jaringan relawan gubernur serta pengusaha atau pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur MBG yang berafiliasi dengan yayasan tertentu.
Sasaka juga menyoroti potensi benturan kepentingan apabila terdapat hubungan politik maupun ekonomi antara pejabat daerah dengan pengelola SPPG yang menjadi mitra pelaksana program MBG.
Namun, hingga pernyataan itu disampaikan, Sasaka tidak menyertakan bukti yang menguatkan dugaan tersebut dan meminta agar hal itu diklarifikasi secara terbuka.
“Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan gizi anak-anak NTB. Namun kami menolak apabila program negara dimanfaatkan untuk kepentingan politik, konsolidasi relawan, maupun kepentingan bisnis kelompok tertentu,” ujar Lalu Ibnu Hajar.
Atas dasar itu, Sasaka Nusantara NTB menyampaikan empat tuntutan. Pertama, meminta Gubernur NTB memberikan klarifikasi mengenai dasar kehadirannya di mobil komando serta menjelaskan apakah terdapat relasi keluarga, politik, maupun bisnis dengan yayasan atau SPPG yang ikut dalam aksi.
Kedua, mereka meminta pemerintah membuka data seluruh SPPG atau dapur MBG di NTB, meliputi nama yayasan atau perusahaan, alamat dapur, nilai kontrak, serta afiliasi pengurus agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.
Ketiga, Sasaka mendesak BPK RI Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB melakukan audit terhadap mekanisme penunjukan SPPG, proses seleksi, hingga penggunaan anggaran Program MBG.
Keempat, organisasi tersebut meminta DPRD NTB melalui komisi terkait menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil dinas terkait dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di NTB untuk memastikan tidak terjadi keberpihakan dalam distribusi SPPG.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menemui ribuan massa yang menggelar aksi di Kantor Gubernur NTB pada 22 Juni 2026. Massa yang terdiri dari relawan, mitra, dan penyedia dapur Program Makan Bergizi Gratis menyampaikan aspirasi agar program tersebut tetap dilanjutkan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyatakan siap menjadi penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Namun dukungan tersebut, kata dia, diberikan dengan syarat pelaksanaan Program MBG harus bebas dari praktik mark up anggaran dan dikelola secara transparan.
