Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas belanja daerah dalam mendorong penurunan kemiskinan, terutama karena sebagian besar realisasi belanja masih didominasi belanja operasi dan belanja pegawai.
Sementara hingga awal Juli 2026, DPRD juga menyoroti lambatnya realisasi belanja program yang langsung menyentuh masyarakat.
Dengan kemampuan fiskal yang terus membaik, masyarakat kini menunggu apakah APBD benar-benar mampu mengurangi kemiskinan, atau hanya menunjukkan angka-angka yang sehat di atas kertas. (Red).
