Mataram, SIAR POST – Perhimpunan Pemuda Sasak (PASEK SASAK) mendesak Menteri BUMN dan Direksi Perum BULOG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepemimpinan BULOG Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusul mencuatnya kembali polemik kasus beras oplosan yang sempat menghebohkan Lombok Barat dan Lombok Timur pada 2025.
Organisasi tersebut menilai penanganan hukum terhadap pelaku lapangan belum cukup menjawab persoalan yang lebih mendasar, yakni dugaan lemahnya sistem pengawasan, pengendalian mutu, serta tata kelola distribusi beras yang menjadi tanggung jawab struktural di lingkungan BULOG.
Menurut PASEK SASAK, dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pejabat tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuat, tetapi juga terhadap efektivitas sistem pengawasan yang berada di bawah kewenangannya.
PASEK SASAK juga menyoroti informasi yang berkembang bahwa pejabat yang menjabat sebagai PINCA BULOG Kabupaten Lombok Timur saat kasus beras oplosan mencuat pada 2025 diduga kini menduduki posisi strategis di lingkungan BULOG NTB.
Apabila informasi tersebut benar, menurut organisasi itu, kondisi tersebut patut menjadi perhatian publik karena berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai proses evaluasi internal dan komitmen reformasi kelembagaan di tubuh BULOG.
“Apabila benar pejabat yang memimpin wilayah saat dugaan kegagalan pengawasan terjadi justru memperoleh promosi atau menduduki jabatan strategis di tingkat wilayah, maka publik berhak mempertanyakan di mana letak evaluasi internal BULOG. Promosi jabatan tidak boleh mengaburkan proses pertanggungjawaban,” tegas PASEK SASAK dalam keterangannya.
Meski demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa pernyataannya bukan merupakan tuduhan bahwa pejabat yang dimaksud melakukan tindak pidana.
Mereka menekankan tuntutannya lebih diarahkan pada perlunya evaluasi terhadap tanggung jawab manajerial dan sistem pengawasan selama periode terjadinya kasus.
PASEK SASAK juga mengingatkan bahwa sekitar 110 ton beras SPHP di gudang mitra resmi BULOG di Kabupaten Lombok Timur pernah menjadi sorotan dalam rangkaian pengungkapan kasus beras oplosan pada 2025.
Menurut mereka, fakta tersebut menunjukkan pentingnya audit menyeluruh terhadap mekanisme verifikasi mitra, pengawasan distribusi, hingga pengendalian mutu agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai akar persoalan yang sebenarnya.
Selain itu, organisasi tersebut menilai hingga kini publik belum mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai hasil audit investigatif internal BULOG, evaluasi sistem pengawasan, maupun langkah reformasi yang telah dilakukan setelah kasus tersebut mencuat.
Dalam pernyataannya, PASEK SASAK menyampaikan enam tuntutan, yakni meminta Menteri BUMN dan Direktur Utama Perum BULOG melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan BULOG NTB, mengevaluasi Kepala Pimpinan Wilayah BULOG NTB, mengevaluasi pejabat PINCA BULOG Lombok Timur dan Lombok Barat yang menjabat saat kasus terjadi.
Kemudian membuka hasil audit investigatif kepada publik, mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusi beras oplosan, serta memutus kerja sama dengan seluruh mitra yang terbukti melanggar ketentuan.
PASEK SASAK menegaskan perjuangannya bukan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, melainkan memastikan adanya akuntabilitas kepemimpinan dalam pengelolaan distribusi pangan.
