Lombok Utara,SIARPOST – Ketua Komisi 1 Kabupaten Lombok Utara, Rusdianto, akhirnya memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang sempat menuai beragam tafsir terkait pengadaan motor dinas bagi kepala dusun (Kadus). Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menolak program tersebut, melainkan sebagai upaya mendorong pemerintah daerah agar tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Menurut Rusdianto, pernyataannya di media sebelumnya merupakan bagian dari hak politik sebagai anggota DPRD sekaligus representasi dari fungsi pengawasan yang melekat pada dirinya, terlebih sebagai pihak oposisi.
“Kalau pun kemarin ada yang salah memahami pernyataan saya, maka hari ini saya tegaskan kembali. Itu adalah hak politik saya untuk memberikan komentar. Apalagi saya berada di posisi oposisi. Pengadaan motor dinas Kadus itu sudah dibahas di Banggar, sudah disahkan dalam RAPBD, sehingga tidak mungkin lagi dibatalkan,” ujarnya. Rabu, 22/07/26.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menggagalkan program motor dinas, melainkan menjadi “pintu masuk” agar pemerintah daerah memberikan perhatian yang sama seriusnya terhadap sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
Rusdianto menyebut sedikitnya ada tiga persoalan besar yang menurutnya harus menjadi prioritas pemerintah, yakni penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur jalan, dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Persoalan air bersih, kata dia, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum kunjung selesai. Sedikitnya 13 desa di Lombok Utara masih mengalami kekeringan setiap tahun, sementara krisis air bersih di kawasan tiga Gili juga belum menemukan solusi yang benar-benar tuntas.
Selain itu, kondisi jalan di berbagai desa juga masih banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga yang meluapkan protes dengan aksi simbolis menanam pohon pisang di jalan rusak sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan infrastruktur.
“Masalah jalan ini hampir terjadi di semua desa. Masyarakat terus mengeluh karena banyak ruas jalan yang rusak. Belum lagi persoalan kemiskinan ekstrem yang sampai hari ini menurut saya masih membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah,” katanya.
Karena itu, ia berharap pengadaan motor dinas kepala dusun tidak membuat perhatian pemerintah bergeser dari program-program yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Motor untuk Kadus silakan jalan. Saya mendukung. Tetapi jangan sampai karena fokus pada program itu, kebutuhan masyarakat seperti air bersih, jalan, dan penanganan kemiskinan justru terabaikan,” tegasnya.
Rusdianto juga memastikan dirinya siap membantu apabila masih ada kepala dusun yang belum memperoleh kendaraan dinas akibat pelaksanaan program yang dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, melalui program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dirinya akan berupaya membantu pengadaan kendaraan bagi kepala dusun di daerah pemilihannya yang belum mendapatkan giliran.
“Kalau nanti masih ada Kadus di dapil saya yang belum mendapat motor karena dilakukan bertahap, saya siap membantu melalui program Pokir,” ujarnya.
Menanggapi anggapan bahwa pernyataannya telah membenturkan kepentingan kepala dusun dengan masyarakat, Rusdianto membantah hal tersebut. Ia mengungkapkan telah bertemu langsung dengan para kepala dusun dan menyamakan persepsi untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, para kepala dusun tidak hanya membutuhkan dukungan fasilitas berupa kendaraan operasional, tetapi juga memiliki komitmen yang sama untuk mengawal persoalan air bersih, infrastruktur jalan, hingga penanganan kemiskinan di wilayah masing-masing.
“Kami sudah duduk bersama dengan para Kadus. Tidak ada niat membenturkan. Justru kami sepakat untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain menerima motor dinas, para Kadus juga siap mengawal persoalan air bersih, jalan, dan masyarakat miskin di dusunnya,” katanya.
