Seluruh pembayaran fee tersebut telah disetor kembali ke Kas Daerah sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
BPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkuat pengawasan serta memastikan setiap penyedia yang tercantum dalam dokumen benar-benar merupakan pihak yang melaksanakan pekerjaan, sehingga praktik serupa tidak kembali terjadi. (Red)
BPK menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan proses verifikasi sebelum pembayaran dilakukan. Padahal,…
Sebelumnya, polemik ini sempat memanas hingga sembilan Pengcab FPTI se-NTB mengancam mundur dari persiapan PON…
Lombok utara SIARPOST – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan…
BIMA, SIAR POST – Masyarakat Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, menyambut baik kegiatan pembersihan…
Selama tiga hari pelaksanaan, berbagai sanggar seni, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, hingga generasi muda…
Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi pengingat bagi seluruh insan PLN untuk terus memberikan…
