Masyarakat, termasuk pers, juga diharapkan ikut mengawasi agar distribusi BBM benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.
“Ini harus kita bersama-sama menjadi mata dan telinga, mendengar dan mengawasi peredaran BBM di Kabupaten Lombok Utara. Karena ini kunci perekonomian kita. Kalau tidak ada BBM, ekonomi kita bisa mati,” ujarnya.
Lebih jauh, hearing tersebut juga membahas kebutuhan jangka panjang nelayan, salah satunya pembangunan dermaga di wilayah Lekok, Muara Kali Segara. DPRD juga mendorong pengadaan lahan untuk Koperasi Nelayan Merah Putih di Desa Sukadana agar dapat masuk dalam penganggaran tahun ini.
Menurut Hakamah, keberadaan dermaga dan koperasi nelayan nantinya bukan hanya menyelesaikan persoalan fasilitas, tetapi juga membuka akses pasar bagi hasil tangkapan nelayan Lombok Utara ke luar daerah.
Dengan demikian, persoalan BBM yang selama ini menjadi hambatan nelayan diharapkan tidak berhenti pada penanganan antrean, tetapi menjadi pintu masuk untuk membenahi ekosistem perikanan dari hulu hingga pemasaran.(Niss)
