Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta klarifikasi dari pihak Arya Wedakarna.
Konfirmasi disampaikan melalui WhatsApp kepada ajudan Arya Wedakarna untuk meminta tanggapan terkait rencana pelaporan empat anggota DPD RI asal NTB ke Badan Kehormatan DPD RI serta berbagai pernyataan yang berkembang terkait polemik tersebut.
Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari pihak Arya Wedakarna.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Arya Wedakarna maupun pihak terkait lainnya agar persoalan ini dapat disajikan secara berimbang.
Kini publik menunggu langkah Badan Kehormatan DPD RI. Apakah laporan tersebut akan berlanjut ke pemeriksaan etik dan bagaimana hasil akhirnya, sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga sesuai prosedur yang berlaku.
Di tengah sorotan tersebut, satu hal menjadi penting: polemik yang menyangkut isu suku, asal daerah, ataupun identitas harus ditangani secara hati-hati. Bali dan NTB memiliki hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah antarmasyarakat yang telah berlangsung lama. Kontroversi individual semestinya tidak berkembang menjadi sentimen antardaerah.
Proses etik yang transparan dan berimbang diharapkan bukan hanya memberikan kejelasan terhadap pihak-pihak yang berselisih, tetapi juga menjaga ruang publik tetap sehat serta memastikan prinsip Persatuan Indonesia tetap berdiri di atas segala perbedaan.
