Di sisi lain, Dinas Pariwisata Kota Mataram juga diminta memberikan penjelasan resmi mengenai dasar akses jajarannya ke area VIP Luxury Tent MotoGP Mandalika 2026.
Rencana aksi PUKAD NTB ini menambah tekanan publik agar penggunaan ID Card Satgas Dinsos di area VIP MotoGP Mandalika dijelaskan secara terbuka.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan siapa yang dapat memasuki area VIP, tetapi juga menyangkut transparansi pemberian akses, akuntabilitas penggunaan fasilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan penyandang disabilitas.
Hingga informasi dalam surat pemberitahuan aksi tersebut disampaikan, tuntutan PUKAD NTB masih berupa desakan agar dilakukan klarifikasi, audit, dan pemeriksaan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB yang pernah dihubungi media ini beberapa waktu lalu pun belum memberikan tanggapan. (Red/Edo).
