MATARAM, SIARPOST – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui simulasi penanggulangan bencana lintas sektor yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan kesiapan prosedur penanganan darurat, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kemampuan seluruh unsur terkait dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi hal penting mengingat ancaman bencana tidak dapat diprediksi secara pasti. Karena itu, seluruh pihak harus terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, khususnya gempa bumi dan tsunami.
“Simulasi ini merupakan langkah antisipasi kita di daerah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujar Sadimin.
Ia menjelaskan, NTB tidak hanya menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami, tetapi juga memiliki gunung api aktif yang dapat menimbulkan ancaman bencana. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat agar mampu merespons situasi darurat secara cepat dan tepat.
Menurut Sadimin, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi dan sinergi yang kuat agar proses penanganan bencana dapat berjalan efektif dan terarah.
BPBD NTB Kembangkan Sistem Informasi Kebencanaan
Selain memperkuat kesiapan melalui simulasi, Pemprov NTB juga mengembangkan aplikasi SIAGA NTB bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.
Aplikasi tersebut mendukung sistem peringatan dini berbagai jenis bencana sekaligus memberikan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di wilayah NTB.
Sadimin menjelaskan, laporan yang masuk melalui SIAGA NTB dapat menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi jenis kejadian, menentukan langkah penanganan, serta mendukung perencanaan pemulihan sesuai kebutuhan di lapangan.
Keberadaan sistem informasi ini diharapkan membantu memperkuat alur komunikasi dan penyampaian informasi kebencanaan sehingga penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Ia berharap simulasi tersebut tidak sekadar menjadi latihan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme kerja, meningkatkan kualitas komunikasi, dan memperkuat kapasitas seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan NTB yang aman dan tangguh bencana,” ajaknya.
BNPB Dorong Penguatan Kesiapsiagaan Daerah
Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Roswanto, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa simulasi merupakan instrumen penting untuk menguji mekanisme kerja penanggulangan bencana antarlembaga.
Dalam laporan panitia, Roswanto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif.
Simulasi lintas sektor juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi komunikasi, koordinasi, dan kesiapan setiap unsur dalam menghadapi situasi darurat. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana di masa mendatang.
BNPB bersama BPBD NTB berkomitmen mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan mitigasi secara berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting karena ancaman bencana membutuhkan kesiapan sistem, sumber daya, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Melalui simulasi yang berlangsung hingga 22 Oktober 2026 tersebut, kesiapsiagaan NTB diharapkan semakin meningkat, mekanisme penanganan darurat semakin teruji, dan koordinasi antarinstansi semakin solid.
Penguatan kesiapsiagaan ini menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat NTB dari risiko gempa bumi dan tsunami sekaligus membangun daerah yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana.
(Alif/Kominfotik NTB)
