Lombok utara ,SIARPOST– Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai berhitung realistis dalam mengeksekusi anggaran APBD Perubahan 2026. Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, sejumlah pekerjaan fisik bernilai besar justru dipilih untuk tidak dianggarkan karena dinilai berisiko tidak bisa diselesaikan tepat waktu.
Langkah tersebut diambil untuk menghindari pelaksanaan proyek yang dipaksakan di penghujung tahun anggaran dan berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan pemeriksaan. Bahkan, dinas teknis ini secara terbuka mengakui masih adanya kemungkinan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari ratusan paket pekerjaan yang dikelola.
Plt. Kepala Dinas PUPR PKP KLU, Bambang Gunawan, ST., MT., Selasa (3/11/2026), mengatakan, keterbatasan waktu menjadi persoalan utama dalam merealisasikan kegiatan APBD Perubahan. Terlebih, setelah pengesahan pascaevaluasi Pemerintah Provinsi NTB pada 5 November, waktu efektif untuk menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan diperkirakan kurang dari dua bulan.
Menurutnya, proses perencanaan saja membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan 300-an paket pekerjaan. Setelah itu, masih ada tahapan pemilihan penyedia yang diperkirakan memakan waktu 10 hingga 15 hari sebelum pekerjaan bisa dimulai.
“Perencanaan butuh waktu kira-kira satu bulan untuk menyelesaikan ada 300-an paket. Kemudian memilih penyedia, anggaplah kalau kita estimasi 10 sampai 15 hari pemilihan penyedianya sudah tanggal 20 November. Sebulan masa perencanaannya sudah tanggal 20 Desember. Kan enggak masuk akal kalau kita paksakan anggaran dengan dana besar,” ungkapnya.
Bambang menegaskan, pihaknya tidak ingin sekadar mengejar angka serapan anggaran tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Karena itu, sejumlah kegiatan fisik dengan nilai besar dipilih untuk dicoret dan dialihkan ke kegiatan lain yang dinilai lebih realistis dikerjakan dalam sisa waktu yang tersedia.
“Enggak, saya hapus anggaran-anggaran fisiknya yang besar itu, saya enggak anggarkan. Saya ganti pakai anggaran kegiatan yang lain yang masuk akal untuk kita kerjakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran sekitar Rp40 miliar di Dinas PUPR PKP merupakan akumulasi berbagai jenis pekerjaan. Tidak hanya pembangunan dan peningkatan jalan, tetapi juga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta kegiatan yang masuk melalui Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD hasil reses.
Di sisi lain, PUPR PKP juga masih menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang bersumber dari APBD murni 2026. Secara umum, progres fisik program infrastruktur, termasuk pekerjaan jalan dan pembangunan gedung atau kantor, telah mencapai sekitar 70 persen.
Namun, pembangunan Gedung BPBD KLU menjadi salah satu pekerjaan dengan progres lebih rendah dibandingkan kegiatan lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi keterlambatan proses lelang.
Terkait potensi Silpa, Bambang mengakui belum bisa memastikan besaran anggaran yang kemungkinan tidak terserap. Kepastiannya masih bergantung pada penyelesaian tahapan perencanaan dan proses pengadaan masing-masing paket.
“Totalnya nanti kita lihat. Kita masih lihat perencanaannya kapan selesai. Kalau perencanaannya selesai lewat dari Desember, ya semua PL itu berpotensi jadi Silpa,” jelasnya.
Persoalan mepetnya waktu pelaksanaan ini menjadi bahan evaluasi bagi PUPR PKP KLU untuk memperbaiki pola pengelolaan proyek pada tahun berikutnya. Bambang mendorong penerapan mekanisme lelang dini agar tahapan persiapan pekerjaan tidak lagi menumpuk pada akhir tahun.
Melalui skema tersebut, perencanaan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga proses lelang dapat dimulai lebih awal. Sementara pelaksanaan fisik tetap mengikuti tahun anggaran program bersangkutan.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan proyek idealnya memungkinkan pekerjaan selesai pada Januari hingga Juli. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki waktu lebih panjang untuk mengantisipasi kendala teknis maupun administratif.
Dampaknya juga tidak hanya berkaitan dengan realisasi anggaran di masing-masing OPD. Percepatan proyek infrastruktur dinilai bisa menggerakkan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, perputaran material bangunan, serta keterlibatan pelaku UKM lokal.
Selain persoalan waktu, Bambang menyoroti keterbatasan tenaga pejabat pengadaan sebagai kendala lain yang perlu mendapat perhatian bersama. Sebab, proses pemilihan penyedia jasa perencanaan maupun pekerjaan lainnya harus melalui aplikasi E-PL dan membutuhkan waktu tersendiri.
“Kita di OPD teknis juga enggak bisa langsung tunjuk perencanaannya, tetapi harus pemilihan melalui aplikasi E-PL. Itu butuh waktu bisa 5, 10 sampai 15 hari, tergantung persiapan teman-teman pejabat pengadaan,” katanya.
Ia menyebutkan, jumlah pejabat pengadaan yang tersedia di lingkungan Pemkab KLU diperkirakan hanya lima hingga tujuh orang. Sementara paket pekerjaan yang harus diproses tersebar di seluruh OPD dan jumlahnya mencapai ratusan.
“Kalau tidak salah, kita kan punya pejabat pengadaannya lima apa tujuh orang. Jadi itu kendala lain yang perlu disikapi bersama. Paket se-KLU kan ratusan itu, dikerjakan sama 5 sampai 7 orang sepertinya enggak mungkin bisa cepat selesai,” pungkasnya.(Niss)
