Kasus ini kini menyisakan dua persoalan besar yang perlu dituntaskan.
Pertama, bagaimana kayu yang diduga berasal dari Pekat, Dompu, dan disebut tidak dilengkapi dokumen bisa lolos dari pengawasan hingga tiba di Lombok Timur?
Kedua, bagaimana bisa sebuah truk yang telah diamankan di kantor pemerintah justru dibawa keluar oleh massa dalam jumlah besar?
Kedua persoalan tersebut membutuhkan penjelasan transparan dari Dinas LHK NTB, jajaran KPH, serta aparat penegak hukum.
Publik tidak hanya menunggu siapa yang bertanggung jawab atas pengangkutan kayu tersebut, tetapi juga ingin mengetahui apakah terdapat kelemahan pengawasan, kelalaian petugas, atau kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusinya.
Sebab, pengawasan hasil hutan tidak boleh hanya terlihat tegas ketika kayu sudah tiba di lokasi penindakan. Pengawasan seharusnya berjalan sejak dari daerah asal, sepanjang jalur pengangkutan, hingga kayu keluar melalui pelabuhan.
SIAR POST masih berupaya mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk KPH di wilayah asal kayu dan pihak yang namanya tercantum dalam laporan kejadian, guna memperoleh informasi yang berimbang.
(Redaksi SIAR POST)
