MATARAM, SIAR POST – Proses penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai keberatan serius dari salah seorang anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy.
Ali mempertanyakan mekanisme penetapan tujuh nama calon komisioner tersebut. Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa tujuh nama itu diduga sudah lebih dahulu disodorkan sebelum rapat pleno berlangsung, meskipun belum dibahas dan disepakati secara kolektif oleh anggota Komisi I.
Persoalan semakin menjadi perhatian karena, berdasarkan keterangan Ali, rapat pleno tersebut hanya dihadiri tiga orang dari total 11 anggota. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan kuorum dan keabsahan mekanisme pengambilan keputusan dalam forum tersebut.
Dalam pernyataan keberatannya, Ali menegaskan bahwa persoalan ini bukan berkaitan dengan suka atau tidak suka terhadap calon tertentu. Namun, menyangkut prinsip hukum, transparansi, integritas, serta penghormatan terhadap mekanisme pengambilan keputusan kolektif di lingkungan DPRD.
“Ada persoalan yang sangat mendasar: bagaimana mungkin tujuh nama sudah lebih dahulu disodorkan sebelum rapat pleno berlangsung, sementara nama-nama tersebut belum dibahas dan belum disepakati oleh anggota Komisi I yang mengikuti pleno?” demikian substansi keberatan Ali.
Ia juga mempertanyakan dasar munculnya tujuh nama tersebut, termasuk siapa yang menetapkan dan bagaimana proses penilaiannya dilakukan.
Menurut Ali, proses pleno seharusnya memberikan ruang pembahasan dan penilaian yang memadai terhadap seluruh 21 calon anggota KPID, bukan hanya mengarah pada tujuh nama yang sudah lebih dahulu muncul.
Ia menilai, 14 calon lainnya juga berhak mendapatkan kesempatan yang proporsional untuk dibandingkan berdasarkan kapasitas, kompetensi, integritas, kapabilitas, serta rekam jejak masing-masing.
Ali mengingatkan bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
Karena itu, menurutnya, kewenangan DPRD dalam memilih komisioner KPID harus dijalankan melalui proses yang transparan, objektif, dapat ditelusuri, serta bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia juga menyinggung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama terkait kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas sepanjang relevan dengan kewenangan yang dijalankan.
“Rapat pleno bukan ruang untuk mengesahkan keputusan yang sudah jadi. Rapat pleno adalah forum untuk membahas, menguji, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan secara kolektif berdasarkan aturan dan hasil penilaian yang objektif,” tegasnya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Ali meminta agar proses penetapan tujuh calon komisioner KPID NTB tidak difinalisasi sebelum seluruh dasar penilaian, hasil pemeringkatan, serta mekanisme pengambilan keputusan dibuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta agar keberatan yang disampaikan dicatat secara resmi dalam risalah rapat.
Menurutnya, apabila mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan prosedur.
Ali menegaskan, jabatan komisioner KPID bukan hadiah politik ataupun ruang kompromi kepentingan segelintir pihak. Jabatan tersebut merupakan amanah publik yang harus diberikan melalui proses seleksi bersih, objektif, dan transparan.
“Jangan berbicara tentang independensi KPID apabila proses memilih komisionernya sendiri tidak menjunjung independensi, objektivitas, dan keterbukaan,” ujarnya.
Ia bahkan mengaku mencium adanya hal yang tidak biasa dalam proses tersebut dan menilai persoalan ini berpotensi menjadi masalah serius apabila tidak segera dievaluasi.
Ali menegaskan keberatannya bukan untuk membela 14 calon yang tidak masuk dalam tujuh nama. Menurutnya, yang sedang dipersoalkan adalah hak seluruh 21 calon untuk memperoleh penilaian yang adil dan objektif.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan kelembagaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak anggota dalam pengambilan keputusan secara kolektif.
“Saya lebih memilih berdiri menyampaikan keberatan daripada ikut membenarkan sebuah proses yang menurut saya masih menyisakan persoalan mendasar,” tegas Ali.
Persoalan ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait: apakah tujuh nama tersebut memang sudah disiapkan sebelum pleno? Apa dasar penentuan dan pemeringkatannya? Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan ketika hanya tiga dari 11 anggota disebut hadir? Serta apakah rapat tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum?
Kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting agar proses seleksi tujuh komisioner KPID NTB tidak hanya menghasilkan nama-nama terpilih, tetapi juga memiliki legitimasi prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hingga berita ini dipublikasikan Pemprov NTB dan DPRD Komisi yang menangani pleno pemilihan Komisioner KPID masih berusaha dihubungi untuk memberikan klarifikasi resmi. (Red).
