Mataram, SIARPOST – Kepala Dinas Kominfo Statistik Provinsi NTB, Dr Najamuddin Amy akan memerintahkan Tim Bidang Sandi Kominfotik Pemprov NTB untuk segera turun kembali ke Kab/Kota bahkan ke beberapa titik desa, melihat secara langsung, berkoordinasi dan menekankan agar dinas terkait di kab/kota lebih gercep dan proaktif melihat kebutuhan internet di wilayahnya masing-masing.
Hal itu diungkapkan Najamuddin, saat menerima audiensi dan silaturahmi dari perwakilan Pemuda dan Mahasiswa Desa Lido Kab Bima bersilaturahim di Dinas Kominfotik Provinsi NTB terkait lemahnya Signal di desanya.
Dr Najamuddin menjelaskan, dalam fungsi koordinasi dan fasilitasi ini, pihaknya akan mengawal dan tidak akan pernah jenuh menerima keluhan, masukan dan kritikan warga.
Baca juga : Gubernur NTB : Mahasiswa Asal NTB Jangan Merasa Puas Untuk Terus Belajar
“Minggu depan segera tim akan turun ke daerah untuk mengecek kembali terkait Signal, kami memfasilitasinya agar tertangani secepatnya oleh institusi yang berkompeten dan berwenang,” ujarnya.
Ia mengatakan, dalam beberapa hari ini, kami menerima masukan terkait banyaknya blank spot dan daerah lemah sinyal dalam pelayanan telekomunikasi terutama saat ini pembelajaran daring bagi siswa dan mahasiswa. Termasuk pentingnya jaringan internet bagi kehidupan dalam segala sektor.
“Sehari sebelumnya, kami berkoordinasi dengan Kepala Balmon Frekwensi NTB, GM PT Telkom dan PT Telkomsel. Secara daring kami berkonsultasi dengan BHAKTI Kominfo dan mengkoordinasikan kembali dengan Bupati Bima dan Kadis Kominfotik Bima,” katanya.
Baca juga : Kapolsek Buer Tinjau Lokasi Dan Persiapan Rumah Isolasi Mandiri Terpusat Ditingkat Desa
Bahkan Kandatel Telkom Bima langsung terjun hari itu juga bertemu Kepala Desa Lido dan jajarannya.
Tugas fasilitasi, koordinasi dan konsultasi ini sangatlah penting. Tambah Najam, namun sering terabaikan sehingga satu persoalan bisa berlarut-larut tidak menemukan solusinya.
Persoalan blank spot dan lemah sinyal secara kontinyu diatensi oleh BHAKTI yang diberikan tugas khusus oleh Kementerian Kominfo RI terkait penyiapan infrastruktur BTS/Tower Telekomunikasi apabila tidak bisa dicover oleh provider swasta atau BUMN seperti Telkom dan Telkomsel.
Namun, apabila desa dan kab/kota tidak melaporkan, melakukan input updating kebutuhan jaringan internet ini maka intervensi pemerintah pun tidak bisa dilakukan.
Kadang hal sederhana seperti usulan dari desa dan kab/kota terlupakan dan akhirnya tidak menemukan solusi.
“Oleh karenanya kehadiran Pemprov NTB hendaknya mampu hadir sebagai fasilitator stakeholders pembangunan lainnya,” tandasnya.
