Mataram, SIARPOST.COM | Pemprov NTB mempersiapkan anggaran Rp40 Miliar untuk merenovasi kantor Gubernur NTB. Anggaran tersebut dianggarkan melalui APBD 2024 mendatang.
Anggaran renovasi tersebut mendapat penolakan dan kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dari seorang aktivis perempuan, Yuni Bourhany, yang tidak menyangka beasiswa untuk pendidikan dicoret oleh PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi.
“Sebaiknya PJ Gubernur menghapus niat merenovasi kantor, dan menghapus beasiswa pendidikan itu sama saja menganggap pendidikan di NTB ini tidak penting,” katanya.
Baca juga : Pria Asal Dompu Diringkus Polisi di Jalan Karena Membawa Narkoba
Kebijakan ini, kata Yuni, seolah-olah program mencerdaskan generasi emas NTB yang dicanangkan oleh pemimpin sebelumnya dianggap tidak penting.
“Dimana pikirannya ketika infrastruktur lebih penting dari pada pendidikan untuk pengembangan sumberdaya manusia, beasiswa ini sudah jelas manfaatnya bagi peningkatan mutu SDM,” tegas Yuni.
Menurut Yuni, program yang dicanangkan oleh Bang Zulkieflimansyah tentunya dengan niat untuk menuju generasi emas NTB dengan menciptakan SDM yang mumpuni dan siap bersaing.
“Pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan pihak tertentu. Dari anggaran Rp40 M jika fee nya 10 persen maka Rp4 Miliar akan dinikmati sekelompok orang saja,” kata Yuni.
Baca juga : Kunker Ke Polres Lombok Utara, Ini Penekanan Kapolda NTB Kepada Anggota Yang Harus Dijalankan
Yuni meminta PJ Gubernur NTB bijak mengambil peran seutuhnya yang hanya sebatas kepercayaan administrasi dari pemerintah Pusat saja untuk mengisi kekosongan di masa transisi.
Yuni berharap, agar PJ Gubernur NTB tidak memaksa diri menjadi pemimpin yang hanya melihat sisi buruk dari pemimpin sebelumnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTB dari fraksi partai PDIP, Ruslan Turmizi juga mengkritisi PJ Gubernur NTB karena dinilai tidak menjalankan tugas yang urgen. Padahal NTB saat ini tengah mengalami defisit anggaran.
“PJ Gubernur NTB sebaiknya fokus dengan tugas wajibnya,” kata Ruslan.
Tugas wajib itu kata Ruslan, seperti menurunkan angka stunting, menyehatkan kondisi APBD dan mengawal proses pemilu 2024. Apalagi kata Ruslan, PJ Gubernur NTB saat ini hanya melaksanakan tugas pada periode transisi bukan sebagai pemimpin NTB definitif. (Tim)
