Mataram, SIARPOST | Dewan Pimpinan Daerah Badan Advokasi Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPD BAI NTB) mengirimkan surat kepada kurang lebih 8 Instansi pemerintah di NTB, Senin (26/8/2024). Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa telah terbentuk Pengurus DPD BAI NTB melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP BAI Pusat.
Ketua BAI NTB, Mawardi, saat ditemui di Mataram, Selasa (27/8/2024) mengatakan, tujuan surat berisi SK tersebut disampaikan ke instansi pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan organisasi tersebut sehingga dapat menjalin sinergitas.
BACA JUGA : Kebakaran di Lombok Utara, Empat Warga Mengalami Luka, Polisi Olah TKP
“Ia, kamu sudah bersurat dan menyampaikan pemberitahuan terkait keberadaan BIA NTB ke beberapa instansi di antaranya, Gubernur NTB, Polda NTB, Korem 162/WB, DPRD NTB, Pengadilan Tinggi NTB, Kejati NTB, Kemenkumham NTB, dan Bakesbangpol NTB, ” ujarnya, Selasa.
Lanjut Mawardi, Kunjungan ke sejumlah instansi merupakan untuk mensosialisasikan keberadaan BAI NTB sebagai Komite Strategis Penegak Hukum dan HAM RI yang akan mengawal dan membantu setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat NTB.
“BAI NTB terus bergerak untuk silaturahmi dan sekaligus mensosialisasikan keberadaan BAI NTB kepada stekholder yang ada di NTB,” jelas Mawardi.
Mawardi menjelaskan, kehadiran BAI NTB bukan semata-mata untuk kepentingan kelompoknya kami, melainkan memberikan pelayanan, bantuan, memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia, sebagaimana tugas dan fungsi BAI NTB yang dituangkan dalam AD/ART.
BACA JUGA : Batal Usung Anies, PDIP Dikabarkan Pilih Calon Lain di Pilkada Jakarta
“BAI NTB juga akan mengawal kebijakan pemerintah, pemerintahan, dan membantu program-program pemerintah demi mengaja keutuhan dan cita-cita NKRI,” jelas Nawardi alias Putra ini.
Sambung Mawardi, BAI selalu terbuka untuk semua kalangan ingin meminta bantuan, kami pun bersedia membantunya. “Pada intinya, BAI hadir sebagai solusi untuk masyarakat di NTB,” tutur Mawardi.
Ia juga mengajak semua elemen masyarakat pada umumnya, lebih khusus masyarakat NTB agar sama-sama mengawal kebijakan, program pemerintah dan pembagunan yang ada di NTB demi terciptanya masyarakat aman, damai, dan sejahtera.
“Mari kita seling bahu membahu, berpegang tangan, satu tujuan untuk NTB yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN),” pungkas Pria murah seyum ini. (SG/FR).
