MATARAM, SIARPOST | Ketua Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram Alfariji Nato, memberikan tanggapan keprihatinannya terkait kondisi pembangunan di Kabupaten Bima yang dinodai oleh indikasi-indikasi korupsi yang merusak harapan masyarakat akan kesejahteraan dan keamanan.
Sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bima Indah Dhamayanti saat ini bukan lagi hal yang bisa ditutupi dan telah banyak diketahui publik.
Oleh sebab itu, Alfariji Nato meminta KPK agar segera mengusut tuntas dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan nama Calon Wakil Gubernur NTB Tersebut.
BACA JUGA : NTBCare Silaturahim Ke ASDP, Pastikan Layanan Gratis Penyebrangan Untuk Warga Tidak Mampu
Ia menuturkan indikasi yang dimaksud seperti dugaan korupsi masjid agung Bima yang dibangun pada Juni 2022, sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan NTB, pembangunan mesjid agung itu diduga terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp8,4 miliar.
Temuan itu berasal dari denda keterlambatan pekerjaan Rp832.075.708 dan kekurangan pekerjaan konstruksi Rp497.481.748 dan kelebihan pembayaran PPN Rp7.092.727.273.
Serta diduga mengalir fee pembangunan Masjid Agung Bima ke Bupati Bima Dinda.
Selain itu, Oligarki keluarga Dinda ditempatkan pada jabatan strategis pemerintah Kabupaten Bima.
BACA JUGA : TGB Blak-blakan Ungkap Dukungannya Kepada Bang Zul di Pilgub NTB
“Kondisi faktual yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bima saat ini adalah nasibnya ditentukan diatas meja makan sebuah keluarga, komposisi kekuasaan itu diisi oleh kroni keluarga Bupati Bima mulai dari paman, sepupu, adik, adik ipar dll,” ujar Alfariji.
Kroni keluarga tersebut tentunya mengisi jabatan paling strategis sehingga potensi KKN sangat nyata terjadi, demi mengisi Meja Makan Kroni Keluarga Bupati Bima tersebut.
Ketua IMBI Mataram tersebut melanjutkan, dengan dua poin permasalahan yang disebutkan itu, ia lagi-lagi mendesak KPK segera melakukan supervisi menyeluruh terkait kasus-kasus dugaan korupsi Dinda yang mandek di Polda NTB dan Kejati NTB. (Feryal).
