Paslon Cagub-Cawagub NTB Rohmi Firin saat debat terbuka di Lombok Raya, Rabu (23/10/2024) malam. Dok detik
MATARAM, SIARPOST | Calon Gubernur (Cagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah mengaku tidak mempunyai wewenang terkait dengan alokasi anggaran di Pemprov NTB selama ia menjabat menjadi Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 yang lalu.
Statemen itu dikatakan Hj Rohmi dalam Debat terbuka pertama yang digelar oleh KPU NTB di Hotel Lombok Raya, Rabu (23/10/2024). Rohmi seolah melepas tanggung jawab nya sebagai Wakil Gubernur pada saat itu.
Penjelasan Rohmi itu saat menjawab pertanyaan Paslon Iqbal-Dinda terkait hutang Pemprov NTB senilai Rp1,3 triliun.
“Buk Rohmi bagaimana ceritanya kog ada hutang pemerintah sampai Rp1,3 triliun,” Ujar Iqbal memberikan pertanyaan kepada Rohmi yang saat itu didampingi oleh Calon Wakil Gubernur NTB H. W Musyafirin.
BACA JUGA : Na’as, Bus Surya Kencana dan Dunia Mas Tabrakan di Sumbawa, Terdapat Korban Luka dan Meninggal
Pertanyaan itu malah ditanggapi oleh Rohmi dengan jawaban yang tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas jabatannya selama 5 tahun sebelumnya menjadi Wakil Gubernur.
“Masalah alokasi dari pada anggaran, tentunya itu bukan wewenang sayasaya sebagai seorang wakil gubernur,” ujar Rohmi.
Jawaban Rohmi pun disoraki oleh para peserta pendukung paslon yang hadir di ruangan debat tersebut.
Hal ini apakah menandakan Rohmi adalah seorang yang pemimpin yang lari dari tanggung jawab nya sebagai Wakil Gubernur NTB? Publik lah yang bisa menilainya.
BACA JUGA : Debat Perdana Cagub-Cawagub NTB, Iqbal-Dinda Janji Akan Selesaikan Kemiskinan
Merespon jawaban Rohmi, Cagub NTB nomor urut 2 Zulkieflimansyah mengatakan, terkait utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang mencapai Rp 1,3 triliun. Utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Utang SMI itu bukan utang biasa. Jadi utang SMI itu semua daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah,” ujar Zulkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul.
Menurut dia, pemerintah pusat memiliki kewenangan memberikan utang kepada daerah-daerah yang dinilai bisa melunasinya. Utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di NTB.
“Bukan karena miskin, kita (Pemprov NTB) berutang. Jadi ada proyek strategis seperti jalan raya bahkan rumah sakit. Kita dianggap bisa mengembalikan makanya dikasih berutang,” imbuh politikus PKS itu dikutip dari detik.com.
Zul menyebut utang Rp 1,3 triliun itu tidak menjadi beban bagi masyarakat NTB. Dalam kesempatan itu, ia pun meminta Sitti Rohmi Djalilah untuk ikut menjelaskan utang Pemprov NTB yang ditanyakan Iqbal.
BACA JUGA : Aktivis Kritik Keras KPU Lombok Tengah, Gegara Rencana Gelar Debat Cakada Cuma Satu Kali
“Utang kontraktual itu kan sudah selesai pada tahun 2023,” ujar Zul.
Sebelumnya, Iqbal menyentil utang di era kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilllah. “Kok ada sisa utang pemerintah senilai Rp 1,3 triliun dan lebih dari Rp 500 miliarnya adalah utang dari pembiayaan kontraktual? Artinya ada persoalan di dalam pembiayaan atau perencanaan,” kata cagub NTB nomor urut 3 itu.
Iqbal menilai seharusnya tidak ada sisa utang yang ditinggalkan oleh pemimpin daerah. Menurutnya, nominal utang yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir cukup fantastis. (Feryal).
