Lombok Utara, SIAR POST — Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 di hadapan anggota DPRD, serta pejabat lingkup pemerintah daerah, Senin (13/1/2025)
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani, diikuti oleh sebanyak 19 orang dari total 30 Anggota DPRD Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Lombok Utara.
BACA JUGA : Launching Desa Bayan Bercahaya, Bupati KLU Harap Pendidikan Lebih Maju
Ini menjadi refleksi atas capaian pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan langkah strategis di masa mendatang.
Dalam pidatonya, Bupati Djohan Sjamsu menyampaikan berbagai pencapaian yang diraih pemerintah daerah di tahun 2024, yang selaras dengan visi “Lombok Utara Bangkit Menuju Kabupaten yang Inovatif, Sejahtera, dan Religius.”
Salah satu capaian signifikan adalah keberhasilan Lombok Utara keluar dari status daerah tertinggal.
“Ini bukan hanya pencapaian pemerintah, tetapi keberhasilan seluruh masyarakat Lombok Utara yang telah bahu-membahu mendukung berbagai program pembangunan,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, angka kemiskinan di Lombok Utara turun dari 25,80% pada tahun 2023 menjadi 23,96% di tahun 2024, dengan penurunan signifikan sebesar 1,84%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,02 menjadi 68,64, menunjukkan progres nyata dalam kualitas hidup masyarakat.
Di bidang keuangan, kinerja pendapatan daerah menunjukkan hasil menggembirakan dengan realisasi mencapai Rp1,218 triliun atau 105,16% dari target sebesar Rp1,158 triliun. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,08 triliun atau 92,58% dari total anggaran yang ditetapkan.
“Pendapatan ini menunjukkan adanya sinergi positif antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Djohan.
Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah program prioritas yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan ekonomi berbasis teknologi dan kearifan lokal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja modal sebesar Rp764,18 miliar untuk pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur strategis.
Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian tersebut.
“Kami melihat ada banyak kemajuan yang telah dicapai pemerintah daerah. Namun, tentunya masih ada ruang untuk perbaikan yang akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi strategis,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa evaluasi DPRD terhadap LKPJ ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat Paripurna ditutup dengan prosesi penyerahan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah KLU tahun anggaran 2024 oleh bupati kepada pimpinan DPRD
Djohan Sjamsu berharap kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif terus terjalin untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan aspiratif.
Melalui LKPJ ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk menjadikan capaian tahun 2024 sebagai pijakan dalam merancang program-program strategis di masa depan.
“Keberhasilan ini adalah langkah awal. Kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Lombok Utara,
Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, Lombok Utara optimis mampu melangkah lebih jauh dalam mewujudkan visi menjadi kabupaten yang inovatif, sejahtera, dan religious. (Nissa)
