Salah satu warga Lembar Lombok Barat yang protes adanya galian C tanpa izin. Dok Istimewa
Lembar, SIAR POST – Aktivitas Galian C di wilayah Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, menuai kontroversi. Pasalnya, aktivitas pertambangan ini patut diduga ilegal karena tidak mengantongi izin resmi.
Namun, yang lebih mengejutkan, kegiatan ini tetap berlangsung dengan dalih pembukaan jalan dan penataan lahan untuk pembangunan pondok pesantren.
Mus’ab, salah satu warga Lembar, angkat bicara dan menyoroti persoalan ini dengan tegas.
BACA JUGA : Danrem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti Akan Pindah Tugas, Ini Penggantinya…
“Terlalu banyak cara untuk membuat sesuatu seolah-olah sesuai aturan, meskipun bertentangan dengan hukum. Kita melihat dalih pembukaan jalan dan penataan lahan untuk pondok dijadikan alasan untuk menjalankan aktivitas Galian C di Lembar Selatan kecamatan Lembar Namun, faktanya, aktivitas ini diduga kuat ilegal dan sudah menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Mus’ab menambahkan bahwa dampak dari aktivitas tambang ini mulai terlihat di jalan raya, yang kini mengalami kerusakan dan membahayakan pengguna jalan lain.
Selain itu, dampak lingkungan dan ekologi juga menjadi ancaman serius bagi masyarakat sekitar.
“Kerusakan jalan, pencemaran lingkungan, dan ancaman terhadap ekosistem adalah masalah serius yang harus segera ditindaklanjuti. Pertanyaannya, di mana peran para pemangku kebijakan? Apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau justru membiarkan aktivitas ini terus berjalan? Jika dampaknya semakin luas, siapa yang akan bertanggung jawab?” ujar Mus’ab dengan nada penuh kritik.
BACA JUGA : Polda Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Gratifikasi Kakanwil Kemenag NTB, Ini Alasannya…
Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan dan menindak tegas aktivitas Galian C yang diduga ilegal ini sebelum dampaknya semakin merugikan banyak pihak. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan ini. Apakah ini tanda pembiaran?
Kasus ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, dan publik menunggu jawaban dari pihak berwenang.
Hingga berita ini naik, pemda Lombok Barat belum dimintai keterangan. (FR)
