Ilustrasi
Mataram NTB, SIAR POST – Dunia politik Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali diguncang dengan skandal besar yang mencoreng citra lembaga legislatif.
Baru-baru ini, dugaan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif mencuat ke publik setelah sebuah surat kaleng mengungkap lingkaran kejahatan yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD NTB.
Belum reda sorotan terhadap skandal tersebut, kini muncul lagi dugaan praktik mafia pokok-pokok pikiran (pokir) yang menyeret nama sejumlah oknum legislatif.
BACA JUGA : Inspeksi Mendadak, Bupati Dompu Hentikan Penambangan Galian C Illegal di Pekat
Dugaan jual beli pokir ini mencuat setelah berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD NTB dan Dinas Pertanian NTB, di mana indikasi kuat menunjukkan adanya permainan anggaran yang dilakukan secara sistematis.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik “korupsi berjamaah” di tubuh legislatif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Berbagai pihak pun mulai bersuara, mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku yang diduga terlibat.
Koordinator NasPol NTB, Ardiansyah, secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada Direktur Lombok Global Institut (LOGIS) NTB, Fihiruddin, dalam upaya membongkar jaringan mafia ini.
”Kami mendukung penuh LOGIS NTB dan bung Fihiruddin dalam mengungkap skandal mafia pokir dan SPPD fiktif ini. Mereka harus ditindak tanpa pandang bulu, karena selama ini seakan kebal hukum dan terang-terangan melakukan kejahatan di bumi Gora,” tegas Ardiansyah.
BACA JUGA : Pemerintah KSB Diminta Untuk Jelaskan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK
Kasus ini menambah panjang daftar praktik korupsi di NTB yang melibatkan pejabat publik.
Jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan semakin tergerus.
Hukum jangan sampai tebang pilih, hukum harus mampu menyentuh para elite yang selama ini dianggap memiliki imunitas dalam berbagai kasus.
Pewarta : Edo
Redaktur : Feryal
