FPT saat menggelar demo di Sumbawa Barat. Dok istimewa
MATARAM, SIAR POST — Front Pemuda Taliwang (FPT) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada Senin, 14 April 2025. Aksi ini direncanakan berlangsung di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KSB.
Koordinator Lapangan Aksi, Hikmatyar Rabbani, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada Kamis (10/4/2025), menyatakan bahwa tuntutan utama FPT adalah keterbukaan informasi publik terkait alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2024.
BACA JUGA : Uswatun Hasanah alias Badai NTB Jadi Tersangka, Diduga Aniaya Sahabat Hingga Luka di Pelipis
“Kami mendesak Dinas PUPR KSB untuk terbuka kepada publik dan menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran dalam APBDP 2024, terutama pada sektor belanja modal,” tegas Hikmatyar.
Ia menyoroti lonjakan anggaran yang dinilai tidak wajar dan membingungkan publik. Beberapa pos anggaran mengalami peningkatan drastis dibandingkan APBD Murni 2024.
Rincian Kenaikan Anggaran di APBDP KSB 2024:
Belanja Modal Tanah: Dari Rp7,4 miliar naik menjadi Rp170,3 miliar (bertambah Rp163 miliar).
Belanja Bangunan dan Gedung: Dari Rp50 miliar naik menjadi Rp176,3 miliar (bertambah Rp125,8 miliar).
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi: Dari Rp215 miliar naik menjadi Rp456,3 miliar (bertambah Rp241 miliar).
Belanja Modal Aset Tetap: Dari Rp48 juta naik menjadi Rp3,7 miliar.
Belanja Pegawai: Dari Rp518 miliar bertambah Rp46 miliar.
Belanja Barang dan Jasa: Dari Rp434 miliar naik menjadi Rp565 miliar (bertambah Rp131 miliar).
BACA JUGA : Pemilik Sah Bongkar Paksa Pagar Lahan Sengketa di Bumbangku Lombok Tengah, Dugaan Ada Oknum Terlibat
Sebelumnya, aktivis perempuan KSB, Yuni Bourhany, juga menyoroti lonjakan anggaran ini dan menyayangkan sikap Pemda KSB yang dianggap tidak transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menyampaikan bahwa peningkatan anggaran disebabkan oleh masuknya dana royalti dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebesar Rp700 miliar. Dana tersebut, menurutnya, merupakan royalti tahun 2022 yang cair pada akhir 2023 dan tidak sempat dimasukkan ke dalam APBD Murni 2024, sehingga dialokasikan ke dalam APBD Perubahan.
“Dana royalti ini kita perjuangkan bersama pemerintah provinsi dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Sudirman, Alun-alun, Jalan Senayan, Jalur 2, dan jalan menuju GOR,” jelas Kaharuddin.
Ia juga mengakui bahwa beberapa proyek yang belum rampung berasal dari anggaran tambahan tersebut.
—
Pewarta: Edo
Redaktur: Feryal
