Dari Pol PP Jadi Guru TK, FPT Soroti Mutasi ASN yang Dianggap Diskriminatif
Taliwang, SIAR POST – Aroma ketidakadilan kembali menyeruak dari lingkup birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Front Pemuda Taliwang (FPT) bersiap menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumbawa Barat pada Kamis, 24 April 2025.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan mutasi besar-besaran yang dinilai sarat kepentingan politik dan diskriminatif terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer.
BACA JUGA : Dosen Ternama di NTB Ditahan Terkait Kasus Pelecehan Sesama Jenis, Belasan Mahasiswa Jadi Korban
Koordinator Lapangan (Koorlap) FPT, Hikmat Dea Naga, menyebutkan bahwa mutasi ini tidak hanya menyangkut jumlah yang besar, tetapi juga menunjukkan pola pemindahan yang dianggap tidak masuk akal.
Banyak pegawai yang sebelumnya bekerja di dinas-dinas strategis, kini ditempatkan di kecamatan yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Bahkan, ada yang dipindah dari instansi teknis ke bidang yang sama sekali berbeda, seperti guru taman kanak-kanak.
“Ini jelas-jelas bukan mutasi biasa. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang terstruktur dan sistematis. Kami menduga kuat bahwa ASN dan honorer yang dimutasi secara semena-mena ini adalah mereka yang tidak mendukung bupati saat Pilkada lalu,” tegas Hikmat.
Informasi yang diterima FPT menyebutkan bahwa puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga turut dimutasi secara masif.
Mereka bahkan ditempatkan menjadi tenaga pendidik di sekolah dasar dan taman kanak-kanak, meski tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai guru.
“Bayangkan saja, anggota Pol PP yang selama ini bertugas menegakkan perda dan menjaga ketertiban, tiba-tiba dipindahkan menjadi guru TK. Ini bukan hanya soal kebijakan yang tidak masuk akal, tapi juga menyangkut profesionalisme dan martabat pegawai,” lanjutnya.
BACA JUGA : Terungkap Kasus Ustadz Cabuli Puluhan Santriwati di Lombok Barat, Korban Bongkar Terinspirasi Dari Film
FPT menilai kebijakan ini sebagai bentuk balas dendam politik terselubung. Pemerintah daerah dinilai telah menggunakan kewenangan birokrasi untuk menyisihkan pihak-pihak yang dianggap “tidak loyal”, padahal mereka adalah pelayan publik yang seharusnya dinilai berdasarkan kinerja, bukan pilihan politik.
“Kami menuntut transparansi dan penjelasan resmi dari Bupati Sumbawa Barat. Rakyat berhak tahu alasan sebenarnya di balik mutasi ini. Jangan berlindung di balik alasan ‘penyegaran’ jika nyatanya ini adalah diskriminasi terselubung,” ujar Hikmat.
Aksi FPT ini diprediksi akan melibatkan banyak massa dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang turut merasakan keresahan akibat kebijakan pemerintah daerah yang dinilai semena-mena.
Selain di kantor bupati, massa juga berencana menggelar orasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendorong legislatif melakukan pengawasan lebih serius terhadap eksekutif.
FPT juga mengingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar akan digelar dalam waktu dekat.
Ketikan berita ini diturunkan, Pihak pemda belum dikonfirmasi.
Pewarta : Ridho
Redaktur : Feryal
