Tokoh Perempuan NTB, Yuni Bourhany. Dok istimewa
Sumbawa Barat, SIAR POST — Aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali membara. Masyarakat dari berbagai elemen di Pulau Sumbawa menyatakan akan menggelar aksi blokade jalan nasional di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei 2025.
Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran daerah dan memberikan jalan bagi terbentuknya provinsi baru yang telah lama diperjuangkan: Provinsi Pulau Sumbawa.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh para koordinator aksi, disebutkan bahwa seluruh elemen masyarakat perwakilan dari Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima akan turut ambil bagian.
Aksi damai ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan yang telah menumpuk selama lebih dari dua dekade, sejak usulan pemekaran PPS pertama kali mencuat pada awal 2000-an.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi, tapi seolah tak pernah dianggap penting oleh pusat. Sekarang waktunya bersuara lebih keras,” ujar salah seorang perwakilan masyarakat dari Sumbawa Barat.
BACA JUGA : Lingkungan KSB di Ambang Krisis: Yayasan Bina Sahabat Alam Serukan Tindakan atas Pencemaran Tambang Ilegal
Sejarah Panjang Usulan Pemekaran PPS
Usulan pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi sendiri sebenarnya bukan hal baru. Aspirasi ini sudah bergulir sejak 2002, dengan berbagai naskah akademik dan proposal resmi yang telah disusun oleh pemerintah daerah di Pulau Sumbawa.
Bahkan, beberapa media nasional seperti Kompas (2008), Tempo (2011), dan Media Indonesia (2013) pernah memberitakan dinamika perjuangan tersebut.
Saat itu, PPS digadang sebagai salah satu calon provinsi baru yang paling siap dari sisi administrasi dan geopolitik, bersamaan dengan pemekaran daerah lain di Indonesia Timur.
Namun, harapan itu terhenti ketika pemerintah pusat menerapkan moratorium pemekaran daerah sejak era Presiden SBY dan berlanjut di era Presiden Jokowi, dengan dalih efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja daerah otonom baru.
Tokoh Perempuan NTB Serukan Aksi Damai dan Desak Peran Elit Politik
Tokoh perempuan NTB, Yuni Bourhany, turut merespons rencana aksi masyarakat Pulau Sumbawa. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini sah dan harus dihargai sebagai bagian dari demokrasi.
Namun, ia mengajak masyarakat untuk menjaga aksi tetap damai dan tidak merusak fasilitas umum.
“Aksi itu penting sebagai bentuk tekanan moral, tapi kita juga harus sadar bahwa keputusan politik nasional tidak hanya ditentukan oleh aksi massa. Diperlukan pula dorongan kuat dari elit politik, terutama mereka yang berasal dari Pulau Sumbawa,” tegas Yuni.
Ia menambahkan bahwa elit politik asal Sumbawa yang duduk di DPR RI, DPD RI, dan lembaga pemerintahan pusat harus lebih vokal dan bertindak nyata, bukan sekadar berwacana.
“Jangan hanya muncul saat pemilu. Warga sudah jenuh dengan janji-janji kosong. Kalau serius mendukung pemekaran, buktikan dengan lobi politik yang nyata di Senayan,” ujarnya.
Ketimpangan Pembangunan Antara Lombok dan Sumbawa
Salah satu alasan utama tuntutan pemekaran adalah ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Masyarakat menilai, sejak NTB terbentuk pada 1958, orientasi pembangunan lebih banyak difokuskan ke Pulau Lombok yang menjadi pusat pemerintahan.
Hal ini terlihat dari distribusi infrastruktur jalan, pendidikan tinggi, fasilitas kesehatan, hingga investasi pariwisata yang sebagian besar terpusat di Lombok.
“Pulau Sumbawa ini kaya akan sumber daya alam — tambang, pertanian, perikanan. Tapi kenapa semua potensi itu tidak dikembangkan secara optimal? Karena kebijakan pembangunan tidak berpihak ke sini,” kata Yuni.
BACA JUGA : Kisah Uwais al-Qarni: Pemuda yang Menggendong Ibunya ke Mekkah, Doanya Diijabah
Harapan Baru: Pemerataan dan Keadilan Wilayah
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diyakini akan menjadi solusi terhadap ketimpangan tersebut.
Dengan adanya pemerintahan sendiri, anggaran pembangunan akan lebih tepat sasaran, birokrasi lebih dekat dengan rakyat, dan otonomi daerah bisa dijalankan lebih maksimal.
Masyarakat juga berjanji akan terus mengawal aspirasi ini di semua level, baik lewat jalur konstitusional, politik, maupun aksi sosial.
Penutup
Blokade jalan di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei mendatang diyakini akan berdampak pada lalu lintas antar-pulau NTB. Namun, warga menyatakan siap menanggung risiko itu demi tujuan jangka panjang yang lebih besar: keadilan wilayah dan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat Pulau Sumbawa.
Redaksi_ Feryal
