Desa Poto Tano Gerbang Pulau Sumbawa. Foto Tripadvisor
Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus bergulir dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Tak hanya kalangan politisi dan akademisi, suara dari akar rumput, termasuk perempuan dan kelompok sipil, ikut menyerukan pentingnya Pulau Sumbawa berdiri sebagai provinsi sendiri.
Menurut para pendukungnya, pemekaran provinsi ini bukan sekadar ambisi administratif, tapi menjadi jalan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di lima kabupaten/kota: Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.
1. Dampak Langsung ke Rakyat: Dana Bagi Hasil Tak Lagi Terbagi
Pulau Sumbawa memiliki dua tambang strategis nasional:
PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Sumbawa Barat, yang mengelola tambang tembaga dan emas Batu Hijau serta Proyek Elang yang cadangannya meningkat drastis.
PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Dompu, yang mengelola tambang Onto, salah satu prospek tembaga-emas terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Dengan menjadi provinsi tersendiri, Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ini bisa dikelola langsung untuk kepentingan masyarakat Pulau Sumbawa, tanpa harus berbagi dengan wilayah di Pulau Lombok. Dana tersebut bisa digunakan untuk pendidikan gratis, subsidi kesehatan, hingga pengembangan desa.
2. Layanan Publik Lebih Dekat dan Terjangkau
Aktivis perempuan asal Kabupaten Sumbawa Barat, Yuni Bourhany, menilai pembentukan PPS akan berdampak langsung terhadap akses perempuan dan anak terhadap layanan dasar.
“Selama ini kami harus menyeberang laut untuk urusan rumah sakit provinsi, pengurusan hukum, atau layanan administratif lainnya. Ini memberatkan, apalagi untuk ibu rumah tangga dan kelompok rentan,” ungkap Yuni.
BACA JUGA : Dua Remaja Kompak Edarkan Sabu di Taliwang NTB, Digerebek Polisi di Kamar Kos
Ia menegaskan bahwa PPS akan membuka ruang layanan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga, terutama perempuan dan anak yang selama ini kurang terakomodasi secara layak.
3. Potensi Lokal Siap Didongkrak
Selain sektor tambang, Pulau Sumbawa kaya akan sumber daya lainnya:
Peternakan: Sapi potong dari Sumbawa Barat dan Sumbawa dikenal berkualitas tinggi. Industri penggemukan dan ekspor bisa didorong lebih maksimal dengan sokongan anggaran provinsi.
Pertanian: Jagung, padi, dan kedelai adalah komoditas unggulan. Sumbawa bahkan disiapkan menjadi kawasan hilirisasi jagung oleh Kementan.
Perikanan: Dompu, Bima, dan Sumbawa menyimpan potensi laut yang luar biasa, baik tangkap maupun budidaya, namun masih kurang sentuhan infrastruktur.
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis
Pembangunan infrastruktur selama ini dinilai berat sebelah, banyak terpusat di Lombok. PPS akan memberi kesempatan bagi:
Jalan penghubung antardaerah di Sumbawa,
Bandara penunjang ekspor ternak dan hasil tambang,
Pelabuhan logistik dan ekspor komoditas laut,
Kawasan industri lokal berbasis hasil bumi dan tambang.
BACA JUGA : Warga Mataram Terluka Akibat Tali Layangan di Bypass: Leher Tergores, Nyaris Celaka
5. Kesempatan Kerja dan Kaderisasi Lokal
Dengan berdirinya PPS, akan hadir lembaga-lembaga pemerintahan baru. Ini artinya ribuan lapangan kerja baru—mulai dari sektor administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hukum.
Anak-anak muda Pulau Sumbawa punya peluang lebih besar untuk berkarya di tanah sendiri.
Masyarakat Pulau Sumbawa memiliki semua syarat: kekayaan alam, kekuatan sosial, dan semangat kolektif untuk membentuk provinsi baru.
Dukungan dari kelompok perempuan seperti disampaikan Yuni Bourhany menjadi bukti bahwa pemekaran ini bukan hanya wacana elite, melainkan tuntutan nyata dari warga yang ingin perubahan.
“Bagi kami, PPS bukan soal identitas, tapi soal keadilan,” pungkas Yuni.
Redaksi___
