Kapolres Sumbawa AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi (kiri) dan Kapolres Sumbawa Barat AKBP Zulkarnain (kanan) turun langsung ke lapangan untuk mengurai kemacetan. Dok istimewa
Sumbawa Barat, SIAR POST — Aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan ribuan warga dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa menyebabkan lumpuhnya jalur utama penghubung antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok pada Kamis (15/5/2025).
Massa yang tergabung dalam Komite Pembentukan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) memblokade total jalan di Simpang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai bentuk protes terhadap moratorium pemekaran wilayah.
Aksi tersebut tidak hanya membuat arus transportasi terhenti total sejak siang hingga malam, tetapi juga berdampak luas bagi pengguna jalan.
BACA JUGA : Dramatis! Ambulan Bawa Pasien Darurat Terjebak Blokade Massa Tuntut Provinsi Pulau Sumbawa
Antrean kendaraan mengular dari Simpang Tano hingga Kecamatan Alas, dengan truk logistik, bus, dan mobil pribadi tertahan selama berjam-jam.
Melihat kondisi tersebut, Kapolres Sumbawa AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi, S.H., S.I.K., dan Kapolres Sumbawa Barat AKBP Zulkarnain, S.I.K., turun langsung ke lapangan untuk mengurai kemacetan.
Bersama anggota Satuan Lalu Lintas, keduanya secara bergantian mengatur kendaraan yang sempat terparkir panjang di sepanjang jalur utama akibat aksi blokade.
“Kami pastikan arus lalu lintas kembali normal secepat mungkin setelah massa membubarkan diri,” ujar AKBP Bagus di lokasi.
Meskipun telah berada di lokasi sejak siang, kedua perwira polisi itu tetap bertahan hingga malam bersama anggotanya. Upaya mereka membuahkan hasil: menjelang pukul 18.30 WITA, kendaraan mulai bergerak perlahan dan arus lalu lintas kembali lancar.
Tuntutan Tegas: Cabut Moratorium, Wujudkan Provinsi Pulau Sumbawa
Aksi ini merupakan bentuk desakan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto segera mencabut moratorium pemekaran wilayah yang selama ini menghambat terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa.
Massa menolak tawaran mediasi dari Komisi I DPRD NTB, menegaskan bahwa perjuangan mereka harus dijawab langsung oleh pemerintah pusat.
“Ini bukan sekadar demonstrasi, ini suara rakyat yang sudah terlalu lama menunggu. Kami ingin keadilan,” tegas Ilham Yahyu, tokoh masyarakat Dompu sekaligus orator aksi.
Menurut peserta aksi, Pulau Sumbawa memiliki kekayaan alam dan potensi pembangunan yang besar, namun merasa termarjinalkan dalam pembagian anggaran dan perhatian pemerintah provinsi induk.
Dampak Sosial: Pengguna Jalan Terjebak, Logistik Terganggu
Blokade jalan menyebabkan berbagai kerugian, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Sopir travel, pengangkut logistik, hingga warga yang membawa penumpang dalam kondisi darurat terjebak tanpa kepastian.
BACA JUGA : Aksi Premanisme di Mataram Viral, Dua Pelaku Perampasan Motor Ditangkap Jatanras Polda NTB
“Saya membawa pasien dari Bima, sudah tertahan lebih dari dua jam. Ini sangat menyulitkan,” keluh Abdul Salam, sopir travel asal Sumbawa.
Keluhan serupa juga disampaikan Dede, sopir truk logistik asal Bali. “Saya bawa telur dan sayur segar. Kalau begini terus, bisa rusak semua. Rugi besar,” ujarnya.
Pewarta : Edo | Redaksi : Feryal
