Massa aksi menahan sebuah truk di simpang poto Tano Sumbawa Barat, Kamis (15/5/2025) dalam aksi tuntut provinsi pulau sumbawa terbentuk. Dok istimewa
Sumbawa Barat, SIAR POST – Aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akan kembali digelar pada Senin, 26 Mei 2025.
Namun berbeda dari sebelumnya, aksi Jilid III kali ini disebut-sebut akan jauh lebih besar, terpusat, dan melibatkan kekuatan dari berbagai elemen masyarakat.
Massa aksi yang berasal dari seluruh penjuru Pulau Sumbawa akan memadati satu titik utama, yakni Simpang Kemutar Telu, Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.
Titik ini dipilih untuk memusatkan konsentrasi massa dan menunjukkan kekuatan riil rakyat Pulau Sumbawa dalam menuntut janji pemerintah pusat yang sudah 20 tahun dinilai PHP (Pemberi Harapan Palsu).
“Demo kali ini tidak main-main. Kami akan blokade total kecuali untuk kendaraan darurat. Nelayan juga siap turun dengan sampan-sampan mereka untuk blokade laut dan jalur ke pelabuhan. Ini aksi rakyat Sumbawa!” tegas aktivis perempuan asal Pulau Sumbawa Yuni Bourhany, saat diwawancarai, Rabu (21/5/2025).
Tak hanya aktivis, aksi ini akan diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, hingga nelayan dan politisi lokal.
Desakan utama mereka tetap sama: pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dan pencabutan moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat.
Peringatan Serius: Tidak Ada Jaminan Aksi Damai
Koordinator lapangan menegaskan bahwa tidak ada jaminan aksi akan berlangsung damai. Ia bahkan menyebut potensi gesekan terbuka lebar jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan masyarakat.
“Kami tidak bisa jamin tidak terjadi benturan. Semua ini bisa menjadi aksi rakyat terbesar. Kalau pusat tetap bungkam, semua versi demo akan muncul, sweeping, blokade bandara, pelabuhan, dan lainnya,” tegasnya.
BACA JUGA : Lombok Utara Butuh GOR Atletik Berstandar Nasional, Pemda Siapkan Langkah Baru
Ia juga mendesak Kapolda NTB dan Gubernur NTB untuk tidak berpura-pura tidak tahu.
“Saya desak Kapolda NTB untuk segera komunikasi ke Kemendagri dan Presiden. Gubernur NTB juga harus jelas sikapnya, jangan cuma bilang ‘no comment’!” kecam Yuni.
Aksi 15 Mei Lalu Jadi Pemanasan
Sebelumnya, pada Kamis (15/5), ribuan warga memblokade total dua titik strategis: Simpang Tano-Ai Jati dan Simpang Poto Tano, menyebabkan kemacetan parah dan kelumpuhan jalur utama dari Lombok ke Sumbawa.
Ambulans dan kendaraan logistik tertahan berjam-jam. Sopir travel, truk, dan bus mengeluh mengalami kerugian dan frustasi.
“Saya bawa telur dari Bali. Kalau rusak semua, siapa tanggung jawab?” keluh Dede, sopir truk.
BACA JUGA : PHK Mendadak di Salah Satu Perusahaan Subkon AMNT: 17 Karyawan Lokal Dikeluarkan Tanpa Penjelasan
Tuntutan: Realisasi Provinsi dan Cabut Moratorium
Aksi Jilid III ini disebut-sebut akan menjadi momen penentu dalam sejarah perjuangan PPS. Para orator menyebut bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi alam luar biasa, tapi selama ini hanya jadi “anak tiri” pembangunan.
“Kami tidak benci Lombok. Tapi kami ingin mandiri, urus rumah tangga kami sendiri. Kekayaan emas kami jangan cuma dinikmati elit. Sudah cukup jadi korban janji kosong,” ujar Kahirul Iman, salah satu tokoh aksi dari Dompu.
Aliansi masyarakat meminta seluruh tokoh politik di DPR dan DPD dari Dapil NTB dan Pulau Sumbawa untuk ikut bersuara di pusat.
“Kami minta para elit di Senayan jangan diam. Ini suara rakyat, bukan suara segelintir orang. Kalau tidak didengar, gejolak sosial bisa pecah di mana-mana,” tegas Becko, orator dari Sumbawa Barat.
Hingga berita ini diturunkan, persiapan aksi masih terus dilakukan. Massa diperkirakan akan mulai bergerak dari berbagai daerah sehari sebelum aksi. Aparat keamanan pun mulai meningkatkan kesiagaan.
“Provinsi Pulau Sumbawa adalah harga mati. Bukan soal nama, tapi soal keadilan. Cukup sudah janji palsu dari Jakarta!” tutup orator dengan lantang.
Redaksi___
