para kepala desa di Sumbawa Barat.dok istimewa
MATARAM, SIAR POST – Ribuan massa akan tumpah ruah di Simpang Kemutar Telu, Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat pada Minggu, (26 Mei 2025).
Namun yang membuat Aksi Jilid III kali ini berbeda adalah deklarasi keterlibatan penuh dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumbawa Barat. Mereka bukan hanya mendukung, tapi mengambil posisi di garis depan.
Dalam pernyataan tegas yang disampaikan oleh Ketua AKD Sumbawa Barat, Rosidi S.Sos, para kepala desa menyatakan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sudah menjadi perjuangan bersama, dari rakyat hingga perangkat desa.
Mereka siap bergerak, tidak hanya sebagai pemimpin wilayah terkecil, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang telah berlangsung selama dua dekade.
“Kami para kepala desa di Sumbawa Barat sudah bulat tekad. Kami akan turun langsung, berdiri bersama rakyat. Ini bukan aksi biasa, ini adalah panggilan sejarah dan bentuk cinta kami terhadap tanah kelahiran, Pulau Sumbawa,” tegas Ketua AKD, Sabtu.
Dari Pelayanan Desa ke Garda Terdepan Perlawanan
Aksi Jilid III yang digagas Forum Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (FP4S) ini diprediksi menjadi gelombang terbesar sejak awal gerakan pemekaran digulirkan. Namun keterlibatan kepala desa menjadi pembeda utama.
Mereka menyatakan tidak hanya akan mengerahkan dukungan administratif dan moral, tapi juga akan hadir secara fisik, memimpin massa dari desa-desa mereka masing-masing.
BACA JUGA : Dulu Singa Oposisi, Kini Jadi Kucing Istana? Netizen Semprot Fahri Hamzah Yang Bungkam Soal PPS
Menurut AKD, para kepala desa telah muak dengan janji-janji kosong pemerintah pusat. Sejak wacana PPS digulirkan lebih dari 20 tahun lalu, belum ada realisasi yang konkret.
Moratorium pemekaran yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 dinilai menjadi tembok besar yang menghalangi mimpi rakyat Sumbawa untuk mandiri secara administratif dan fiskal.
“Kami bukan orang politik. Tapi kami tahu apa yang dibutuhkan rakyat. PPS bukan ambisi elite, ini kebutuhan nyata. Wilayah kami terlalu luas untuk hanya dikelola dari Lombok,” ujar Sekretaris AKD, Suhardi SIP.
Blokade Darat dan Laut, Rakyat Bergerak Bersama Kades
Aksi kali ini akan dipusatkan di Poto Tano, titik paling strategis yang menghubungkan Pulau Sumbawa dan Lombok. AKD memastikan seluruh desa di Sumbawa Barat akan mengirimkan perwakilan.
Bahkan, mereka menyatakan siap memblokade jalan nasional dan pelabuhan jika pemerintah pusat tetap bungkam.
BACA JUGA : Kongreswil Ke-I, Feryal MP Kembali Nahkodai MIO NTB, Siap Transformasi Media Lokal 2025–2030
Tidak hanya jalan, jalur laut pun akan diblokade. Para nelayan dikabarkan siap mengerahkan perahu dan sampan untuk memutus akses laut. Ini adalah bentuk solidaritas menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kalau presiden masih tutup mata, kami akan tutup jalur darat dan laut. Jangan salahkan kami jika rakyat sudah tidak percaya lagi pada janji-janji manis Jakarta,” tegas Ketua AKD.
Desak Presiden dan Mendagri Hadir ke Tano
Salah satu tuntutan utama dari AKD dan FP4S adalah agar Presiden Prabowo mencabut moratorium pemekaran dan membuka jalan hukum untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Mereka bahkan mendesak agar Menteri Dalam Negeri turun langsung ke lapangan, melihat dan mendengar aspirasi masyarakat dari dekat.
“Jangan biarkan rakyat bersuara sendiri. Negara harus hadir. Kami undang Presiden datang langsung ke Poto Tano, jangan hanya kirim polisi,” ujar orator lapangan yang juga seorang kepala desa.
Peringatan Keras: Kami Tak Bisa Jamin Aksi Damai
Ketegangan meningkat menjelang aksi. Koordinator lapangan menyebut bahwa potensi gesekan sangat terbuka jika pemerintah pusat terus mengabaikan tuntutan. Para kepala desa yang biasanya menjaga stabilitas, kini justru menjadi bagian dari perlawanan.
“Kami selalu mengajak masyarakat menjaga ketertiban. Tapi kalau pemerintah tidak merespons, jangan salahkan kalau semua akan berubah menjadi kemarahan rakyat. Kami tidak bisa jamin aksi tetap damai,” ujarnya.
Kepala Desa Siap Konsolidasi Pulau: Bima, Dompu, Sumbawa Bersatu
AKD Sumbawa Barat juga telah menjalin komunikasi dengan kepala desa di kabupaten lain: Bima, Dompu, dan Sumbawa. Mereka bersatu dalam satu barisan: memperjuangkan keadilan wilayah dan hak untuk mandiri sebagai provinsi sendiri.
Konsolidasi lintas kabupaten ini diyakini akan menjadi kekuatan politik dan sosial yang tak bisa dianggap remeh.
“Kami bukan organisasi main-main. Kepala desa adalah orang pertama yang menyambut kelahiran dan kematian rakyat. Kalau kami ikut turun, artinya rakyat sudah tidak punya tempat lagi selain jalanan,” pungkas Ketua AKD.
BACA JUGA : Kongreswil Ke-I, Feryal MP Kembali Nahkodai MIO NTB, Siap Transformasi Media Lokal 2025–2030
Aksi Jilid III pada Senin besok bukan sekadar unjuk rasa. Ia adalah akumulasi kemarahan, harapan, dan mimpi yang tertahan terlalu lama.
Dengan kepala desa turun ke lapangan, pesan yang dikirim ke Jakarta semakin jelas: Provinsi Pulau Sumbawa adalah harga mati. Dan moratorium adalah simbol ketidakadilan yang harus diakhiri.
