Ketua FP4S Sumbawa Barat, Muhammad Sahrul Amin saat orasi di Poto Tano menuntut pembentukan pulau Sumbawa. Dok istimewa
Sumbawa NTB, SIAR POST – Gelombang aksi menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) semakin memanas. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat melakukan blokade total di Jalan Lintas Sumbawa-Tano sebagai bentuk protes terhadap lambannya respon dari pemerintah provinsi NTB dan pemerintah pusat.
Koordinator Umum Aksi, Leo Ardinata, menegaskan bahwa aksi ini bukan gertakan kosong. Massa akan tetap bertahan selama lima hari penuh.
Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada respon konkret dari pemerintah pusat maupun Presiden Prabowo Subianto, mereka mengancam akan memperpanjang aksi hingga batas waktu yang belum ditentukan.
BACA JUGA : Masyarakat Sasak, Sentil Gubernur NTB Tentang PPS: Jangan diam dan Apatis Soal Jeritan Rakyat Sumbawa
“Kami beri waktu lima hari. Kalau tidak ada respon, kami lanjutkan sampai tanggal 30 atau bahkan lebih. Kami tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan administratif, bukan hanya janji lisan,” tegas Leo.
Blokade jalan ini membuat arus transportasi terganggu total. Namun, bagi massa aksi, hal ini adalah satu-satunya cara untuk menggugah perhatian pemerintah.
Salah satu orator aksi, Samsuriadi Jibes, menyebut bahwa sikap diam pemerintah adalah bentuk pembungkaman terhadap aspirasi rakyat.
“Diamnya pemimpin adalah bentuk penindasan. Kami ingin pemerintah pusat bersuara. Ini soal masa depan anak cucu kami,” ujarnya.
FP4S menegaskan bahwa pembentukan PPS bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan yang mendesak. Mereka menyebut bahwa semua unsur mulai dari DPRD, bupati/wali kota se-Pulau Sumbawa, hingga tokoh masyarakat telah menyatakan dukungan dan sepakat PPS sudah memenuhi syarat administratif.
“Sumbawa punya potensi besar. SDA kami melimpah, SDM kami siap. Tidak ada alasan pemerintah menahan pemekaran ini,” sambung Leo.
BACA JUGA : Aksi Dukung Provinsi Pulau Sumbawa Memanas, 600 Personel Gabungan Disiagakan di Poto Tano
Massa juga menyoroti sikap pasif Gubernur NTB yang belum mengeluarkan pernyataan resmi mendukung gerakan ini. Padahal, menurut massa, gubernur seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pusat.
“Kami bersaudara dengan Lombok. Tapi kami ingin berdiri sendiri secara administratif. Kami ingin pemerataan pembangunan dan kesejahteraan,” seru massa dalam orasinya.
Aksi ini juga menagih janji politik elite nasional, termasuk pernyataan Fahri Hamzah saat kampanye Iqbal-Dinda. Janji itu kini dianggap tak lebih dari janji kosong.
“Ada indikasi bahwa Gubernur NTB takut melepas Pulau Sumbawa karena takut tidak mendapat jatah anggaran dari Dana Bagi Hasil Pertambangan,” ujar aktivis perempuan asal Sumbawa Barat, Yuni Bourhany.
Massa berharap Presiden Prabowo segera turun tangan dan memberi keputusan tegas. Bila tidak, situasi di lapangan diprediksi makin tidak terkendali.
Redaksi____
