MATARAM – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) NTB, Abdul Hakim, melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Ia menyoroti keputusan Gubernur H. Lalu Muhammad Iqbal yang menempatkan Ir. Sadimin pada dua jabatan strategis sekaligus, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Ini sangat berbahaya dan rawan konflik kepentingan. Dua jabatan ini saling berkaitan erat, dan sangat rentan terjadi permainan anggaran,” tegas Abdul Hakim yang juga menjabat Sekretaris Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) NTB.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Akim ini, penggabungan dua posisi strategis di tangan satu orang bukan hanya tidak sehat dari sisi tata kelola, tetapi juga mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia mendesak Gubernur segera meninjau kembali mutasi tersebut sebelum memicu gejolak publik.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan. Mutasi ini bisa menimbulkan kecurigaan besar, apalagi pejabat yang diangkat sedang terseret dalam isu hukum,” tegasnya.
Abdul Hakim menyoroti rekam jejak Sadimin yang sempat disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan Shelter Tsunami.
Meski belum menjadi tersangka, namanya disebut dalam dokumen persidangan, yang menurutnya sudah cukup menjadi alarm bagi pejabat publik.
“Rekam jejak itu penting. Jangan hanya melihat kepintaran kognitif, tapi juga integritas moral. Bersih tidak? Pernah bermasalah tidak? Gubernur seharusnya teliti dalam menempatkan orang,” ujarnya.
BACA JUGA : Jalan Lingkar Kayangan Mulai Dibuka, DPRD Apresiasi Langkah Strategis Pemerintah
Ia juga menilai bahwa Sadimin, sebagai mantan Kepala Biro Lelang, tentu sangat memahami alur dan celah pengadaan barang dan jasa. Ditambah kini menjabat sebagai Kadis PUPR, maka potensi penyalahgunaan semakin terbuka.
“Permainan bisa lebih halus, lebih rapi. Dan justru itu yang bahaya. Kita tidak ingin berprasangka, tapi kenyataan ini membuat kita terpaksa curiga,” imbuhnya.
Abdul Hakim menilai, keputusan ini memberi kesan bahwa Gubernur ingin memuluskan proyek-proyek tertentu dengan penempatan figur yang dianggap bisa “mengatur jalan dan fulus”.
“Jangan-jangan memang ada kepentingan di balik penunjukan ini. Kami di Garda Satu dan PKN akan terus mengawal isu ini. Jika tidak ada tindakan, jangan salahkan kami jika turun ke jalan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa NTB memiliki banyak pejabat potensial lain yang layak diberi tanggung jawab, bukan sekadar menjadi staf ahli.
“Jangan sampai NTB dikelola dengan cara-cara yang mencederai kepercayaan publik. Kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.
Redaksi___
