Laporan Edo MH
Foto : Aliansi Presidium PPS Kabupaten Sumbawa.
Sumbawa Besar, SIAR POST – Gaung perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menggema dengan intensitas yang semakin tinggi.
Di tengah dinamika nasional soal pemekaran daerah otonomi baru (DOB), masyarakat Sumbawa tak tinggal diam.
Di bawah komando Muhammad Sahril Amin, Presiden Aliansi Presidium PPS bersiap melakukan konsolidasi besar-besaran, menghadirkan ribuan massa dari seluruh penjuru pulau, dengan satu tekad: mempercepat terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa.
Dari arah timur, barat, utara, selatan hingga wilayah tengah Pulau Sumbawa, elemen-elemen perjuangan mulai disatukan.
BACA JUGA : Kolaborasi Lintas Sektor: NTB Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan Lewat TKPPOM
Ketua Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, Iying Gunawan, SE, menegaskan bahwa gelombang perlawanan terhadap ketidakadilan pembangunan dan dominasi politik pusat-provinsi makin kuat.
“Kami tidak kaget atas semua pernyataan Menteri Dalam Negeri maupun Wamen nya. Justru dengan itu, semangat kami untuk akselerasi pembentukan PPS semakin kuat,”tegas Iying Gunawan dalam pernyataannya kepada media, Kamis (13/6/2025).
Aliansi PPS Sumbawa telah mengumpulkan semua pasukan petarung. “Kami dalam Presidium Aliansi PPS lahir untuk bertempur, bukan untuk melayani narasi pesimis.
Pernyataan tersebut disampaikan Iying dalam rangka menyikapi arah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai masih setengah hati dalam merespons aspirasi pemekaran wilayah di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa.
Aliansi PPS, yang terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis LSM, mahasiswa, pemuda, hingga perangkat desa dan tokoh adat, kini telah memetakan dua gelombang aksi besar:
1. Aksi Jilid IV di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan digelar selama empat hari penuh: 1, 2, 3, dan 4 Juli 2025.
Titik aksi berpusat di akses menuju Pelabuhan Poto Tano, gerbang utama menuju Pulau Sumbawa.
Koordinator lapangan menyebut estimasi massa yang akan hadir sangat dinamis, namun diperkirakan akan mencapai ribuan orang, terutama dari wilayah Sumbawa dan Barat Sumbawa.
2. Aksi susulan di Kabupaten Sumbawa (KS) dijadwalkan pada 14 dan 15 Juli 2025, mengambil lokasi strategis di Simpang Ai Jati, perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dan KSB.
BACA JUGA : Terungkap! Hasil Autopsi Jenazah Kopasgat Medan Asal NTB, Tokoh Puri Agung Pamotan Turun Tangan
Menurut catatan internal aliansi, estimasi massa untuk aksi di wilayah ini mencapai 5.000 orang, dengan partisipasi tambahan dari massa pendukung yang telah ditempatkan sekitar 700 meter sebelum Pelabuhan Poto Tano.
Menurut Koordinator Lapangan dari unsur LSM, seluruh elemen aksi tetap bergerak dalam satu garis koordinasi, meskipun dibagi berdasarkan wilayah.
KSB akan memimpin pada awal Juli, sementara KS akan mengambil alih pada pertengahan bulan. Tujuannya jelas: memperlihatkan konsistensi, skala, dan kesungguhan gerakan rakyat Pulau Sumbawa.
“Kita semua adalah pengurus Presidium Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa. Tetap satu komando. Aksi ini bukan sekadar simbolik. Ini perjuangan nyata untuk menegakkan hak rakyat atas pemerintahan yang mandiri dan lebih adil,” tegas Iying.
Gerakan ini juga tidak berjalan tanpa arah. Muhammad Sahril Amin sebagai Komandan Utama Gerakan PPS telah mengonsolidasikan strategi bersama semua unsur aliansi, dari unsur kabupaten hingga tingkat kecamatan dan desa. Setiap jalur komunikasi dikuatkan, setiap lini diperkuat.
Bagi Sahril dan seluruh pejuang PPS, pembentukan provinsi baru bukan sekadar cita-cita administratif, tapi bentuk nyata kedaulatan daerah dan penolakan atas ketimpangan sistemik yang selama ini terjadi.
BACA JUGA : Mutiara Alas 1 Diduga Tak Laik Layar, Ratusan Penumpang Dialihkan: Penumpang Soroti Pengawasan Syahbandar
Latar Belakang Perjuangan PPS
Gagasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sudah bergulir sejak awal 2000-an. Isu ini lahir dari aspirasi masyarakat yang merasa pembangunan selama ini lebih terpusat di Pulau Lombok, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Sementara itu, Pulau Sumbawa yang terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, dinilai memiliki potensi besar yang belum optimal karena keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan dari Provinsi NTB.
Dengan terbentuknya PPS, masyarakat berharap terjadi percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, hingga hadirnya pemerintahan yang lebih responsif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Namun perjuangan ini tidak mudah. Pemerintah pusat masih membatasi pemekaran DOB kecuali untuk daerah perbatasan dan prioritas nasional.
Hal ini yang kini tengah dilawan oleh Aliansi PPS melalui kekuatan akar rumput dan mobilisasi rakyat.
Gelombang massa, semangat kolektif, dan konsolidasi lintas wilayah menjadi modal utama perjuangan Aliansi PPS. Mereka menolak disebut hanya sekadar kelompok pemimpi.
Di lapangan, mereka sudah mulai bergerak. Di hati masyarakat, PPS sudah menjadi harapan yang nyata.
BACA JUGA : Dugaan 51 PKBM Fiktif di Bima, Dana Ratusan Juta Raib: HMI Badko Bali-Nusra Laporkan ke Kejati NTB
“Kami memiliki banyak strategi. Kami akan melakukan segalanya demi kedaulatan dan harapan rakyat Pulau Sumbawa,” tegas Iying Gunawan, menutup pernyataannya dengan penuh keyakinan.
Kini, mata publik tertuju ke Sumbawa. Apakah gerakan ini mampu mengubah peta politik otonomi daerah Indonesia? Atau justru akan menjadi simbol perlawanan abadi terhadap ketimpangan kebijakan pusat-daerah? Jawabannya sedang disusun oleh rakyat Sumbawa—di jalanan, dalam doa, dan di dalam sejarah yang sedang ditulis kembali.
Pewarta : Edo | Redaktur : Feryal
