Lombok Tengah, SIAR POST — Ketimpangan layanan kesehatan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2025 yang digelar di Hotel Swiss-Belcourt, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu 28/5/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Gubernur NTB Dr. H. L. Muhamad Iqbal, Ketua TP PKK NTB, serta seluruh bupati, wali kota, direktur rumah sakit, dan kepala dinas kesehatan se-Nusa Tenggara Barat.
Dalam rapat tersebut, Gubernur NTB menegaskan bahwa fokus pemerintah daerah kini bukan lagi sekadar memperlancar proses pemulangan jenazah dari rumah sakit besar di Mataram ke pelosok, melainkan bagaimana memastikan masyarakat di pulau-pulau luar tidak perlu datang jauh-jauh ke Mataram karena layanan kesehatan di daerah mereka sudah memadai.
BACA JUGA : Direktur RSUD NTB Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Tegaskan Komitmen Pelayanan Paripurna
“Pertanyaannya bukan lagi soal bagaimana memulangkan jenazah dari rumah sakit besar di Mataram ke daerah, tapi bagaimana agar masyarakat di pulau-pulau luar tidak perlu datang ke Mataram karena layanan kesehatan di daerah mereka sudah mampu menangani kasus serius,” tegas Gubernur Iqbal.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTB sedang mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit di Pulau Sumbawa, termasuk menaikkan tipe rumah sakit di Kota Bima dan beberapa kabupaten lainnya.
Upaya ini sejalan dengan agenda transformasi sistem kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
BACA JUGA : Viral Akun Facebook Kapolres KSB Minta Top Up, AKBP Zulkarnain Tegaskan: Itu Bukan Saya!
Sementara itu, Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra (dr. Jack), menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor untuk menciptakan sistem rujukan yang lebih merata.
“Kita ingin hadirkan keadilan layanan kesehatan. Tidak boleh ada lagi ketimpangan yang membuat pasien dari Sumbawa harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan layanan spesialis di Mataram. Peningkatan infrastruktur dan SDM kesehatan di seluruh wilayah NTB menjadi sangat mendesak,” ujar dr. Jack.
Gubernur NTB juga menyampaikan rencana pengembangan pendidikan vokasi kesehatan agar NTB mampu mencetak tenaga kesehatan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berdaya saing secara global.
“Kami ingin mengembangkan potensi pendidikan vokasi bidang kesehatan di NTB, supaya tenaga kesehatan kita tidak hanya bisa bekerja di sini, tapi juga bisa bersaing secara global,” lanjutnya.
BACA JUGA : Dipecat Tanpa Mekanisme Jelas, dr. Harpatul Aini Tempuh Jalur Hukum: STR dan SIP Saya Disalahgunakan!
Transformasi sistem kesehatan sendiri merupakan agenda prioritas nasional Kementerian Kesehatan RI, dengan enam pilar utama: transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Tujuan besarnya adalah membangun sistem yang tangguh, adil, dan responsif terhadap tantangan zaman.
Redaksi___
