BACA JUGA : Pemilik Biliar di Mataram Geram: Diduga Dipalak Oknum POBSI, Fun Match Diancam Batal
Dokumen-dokumen tersebut harus tersedia untuk publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Ranperda ini penting segera dituntaskan karena memiliki korelasi langsung terhadap Renstra dan Renja OPD serta mata anggaran di tahun-tahun mendatang,” kata juru bicara Fraksi Gerindra.
Sidang paripurna ini menjadi momentum penting bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan kritik, masukan, dan harapan terhadap arah pembangunan Kabupaten Lombok Utara dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti pandangan fraksi dalam pembahasan selanjutnya. (Niss)
