Namun, argumen ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik soal dasar teknis dan hukum dari penetapan status darurat tersebut. Hingga kini, Pemprov belum mempublikasikan hasil kajian cepat BPBD yang menjadi dasar pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Di tengah kecurigaan publik, transparansi menjadi kunci. Tanpa keterbukaan dan akuntabilitas, status darurat bencana bisa berubah menjadi darurat kepercayaan di mata masyarakat.
Redaksi___
Lombok Utara, SIARPOST – Tiga orang warga diamankan oleh Polsek Tanjung setelah mengaku sebagai anggota…
Lombok Tengah, SIAR POST – Gelaran akbar balap motor dunia, MotoGP Mandalika 2025, telah sukses…
Lombok Tengah, SIAR POST – Gelaran MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Sirkuit…
Mandalika, Lombok (SIAR POST) – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah penonton MotoGP…
Mataram, NTB (SIAR POST) – Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K.,…
Mandalika, 5 Oktober 2025 – PT PLN (Persero) kembali mencatatkan kinerja andal dalam menjaga pasokan…
