Mataram, SIAR POST – Dunia pariwisata NTB digegerkan oleh beredarnya surat berkop resmi Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang diduga digunakan untuk meminta sumbangan dana kepada pelaku industri pariwisata.
Surat tersebut dikeluarkan oleh Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pariwisata dan direkomendasikan untuk mendukung proposal salah satu cabang olahraga (cabor) yang akan berkompetisi di ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) 2025.
Surat bernomor 556/934/IV/2025 itu ditandatangani oleh Chandra Arpinova, A.Ks., MP sebagai PLH Kadis Pariwisata, dan secara eksplisit menyebutkan permohonan dukungan dari pelaku pariwisata terhadap PSNPP (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang akan mewakili NTB dalam cabor silat pada FORNAS VIII.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Sahabat Pariwisata Nusantara (SAPANA) NTB, Rudy, melontarkan kritik keras. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, apalagi surat itu memakai atribut resmi dinas yang seharusnya fokus pada pembinaan dan pengembangan pariwisata, bukan pada penggalangan dana untuk olahraga.
“Pak Kadis Pariwisata definitif saat itu sedang umroh, jadi tidak tahu menahu. Tapi PLH-nya mengatasnamakan dinas untuk minta sumbangan ke hotel, travel agent, bahkan sopir pariwisata. Ini bukan pembinaan, ini namanya teror pakai kop dinas!” tegas Rudy kepada media ini.
Ia mengaku telah mendapat laporan dari para anggotanya di berbagai sektor pariwisata NTB yang menyatakan sudah diminta dan bahkan ada yang sudah memberikan dana untuk mendukung proposal tersebut.
Menurut Rudy, praktik ini sangat berbahaya karena membuka celah penyimpangan dan penyalahgunaan nama instansi.
“Kalau semua cabor olahraga minta surat rekomendasi semacam ini ke dinas pariwisata, lalu digunakan untuk minta-minta dana, ini bisa liar. Lalu bagaimana cara auditnya? Dana itu dikumpulkan atas nama dinas, padahal bukan kegiatan kedinasan,” ujarnya geram.
Rudy menyesalkan lemahnya manajemen di tubuh Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang menurutnya menunjukkan rendahnya kecerdasan kebijakan dan kepemimpinan sektor strategis.
“Kami sangat prihatin. Ini bukan cuma salah prosedur, tapi juga mencederai profesionalitas institusi. Dinas harus jadi mitra pelaku pariwisata, bukan pengemis berkedok rekomendasi!” pungkasnya.
Surat rekomendasi yang dikeluarkan tersebut memuat tiga poin utama: dukungan kepada kegiatan FORNAS, penyelenggaraan sesuai dengan peraturan AD/ART IPSI, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Namun, surat itu juga dipakai untuk memperkuat proposal permohonan dana yang diedarkan ke pelaku usaha pariwisata, dengan nilai RAB proposal mencapai puluhan juta rupiah.
BACA JUGA : Sidang Perdana Lawan Proyek Batalyon: Petani Kareke VS Pemda Sumbawa, Beberapa Pihak Tidak Hadir
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang telah dikonfirmasi oleh media ini belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi.
Catatan Redaksi:
Media ini terus berupaya mendapatkan tanggapan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB serta pihak terkait lainnya. Hak jawab terbuka dan akan kami publikasikan untuk menjaga keseimbangan pemberitaan, sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999.
