“Jika KPK tidak bergerak cepat, publik akan menganggap DPD RI sebagai lembaga yang rusak dari dalam. Dan NTB tidak rela ikut dicatat dalam sejarah kotor itu,” tegas Lukman.
Terakhir, mereka mengecam para pihak terkait yang menuding aksi dilakukan untuk semata-mata mencari keuntungan pribadi/kelompok.
“Kami ingatkan, jangan ada pihak-pihak yang malah makin memperkeruh suasana dengan mengatakan ini dan itu,” jelasnya.
REDAKSI | SIAR POST
KARANGASEM, SIAR POST — Polemik bisnis galian C ilegal di Kabupaten Karangasem kembali mencuat, namun…
Badung Bali, (SIAR POST) — Ajang bergengsi The Max30 Festival Internasional 2025 kembali digelar di…
Lombok Utara, SIARPOST — Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan kiprah nyatanya…
Sumbawa, SIAR POST — Gelombang dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) semakin menguat. Senin…
: Mataram, SIAR POST – Aktivis Muda, Suryadin alias Surya Gempar, menanggapi dengan santai soal…
Lombok Utara, SIAR POST – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW…
