Namun, tantangan ke depan tetap ada. Keterbatasan jumlah advokat dan luasnya wilayah NTB tentu membutuhkan sinergi lebih besar antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Bagi masyarakat tidak mampu di NTB, kabar ini tentu menjadi secercah harapan. Sebab kini, siapa pun yang berhadapan dengan masalah hukum tidak lagi harus takut dengan biaya tinggi, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
“Kalau dibiarkan, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Karangasem bisa runtuh. Jangan tunggu ada korban,”…
Mataram, SIAR POST – Paguyuban Mayong Puteh Kota Mataram bersiap menggelar Festival Presean, sebuah ajang…
Lombok Utara,SIARPOST – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya menyatakan persetujuan terhadap…
Melalui kegiatan ini, Sasak Literatif 2025 tidak hanya memperkuat budaya literasi, tetapi juga membangun sinergi…
Mataram, SIAR POST – Lembaga Bantuan Hukum Komnasham menegaskan bahwa pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Provinsi…
Mandalika, SIAR POST – PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) bersama Yayasan…
