Kebutuhan Darah Tinggi di NTB, NTBCare Desak Sistem Direct RSUD-PMI: Ini Jawaban Sekretaris PMI

Sekretaris PMI Provinsi NTB, Ns. H. Lalu R. Doddy Setiawan, SH., MH. Dok istimewa

Mataram, SIAR POST – Permintaan kebutuhan transfusi darah di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin meningkat. Setiap hari, relawan NTBCare menerima permintaan antara 20 hingga 30 kantong darah dari pasien di berbagai rumah sakit. Situasi ini membuat relawan harus bekerja ekstra keras agar kebutuhan darah pasien bisa segera terakomodasi.

Melihat kondisi tersebut, Ketua NTBCare, Yuni Bourhany, mendesak Dinas Kesehatan (Dikes) NTB untuk membuat sistem terpadu atau direct system antara rumah sakit (khususnya RSUD di Kota Mataram) dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

BACA JUGA : Rekonstruksi Kasus Kematian Mahasiswi Unram di Pantai Nipah, Polisi Ungkap Dua Versi Kronologi Berbeda

“Pasien sering kelelahan mencari kantong darah atau donor pengganti. Kami berharap ada pola yang jelas dari OPD terkait, sehingga sistem bisa memastikan pasien langsung terbantu tanpa harus berlarian ke mana-mana,” tegas Yuni.

Menurutnya, aturan donor pengganti yang diberlakukan kerap menjadi kendala besar. Pasien harus menghadirkan pendonor baru agar bisa memperoleh kantong darah, padahal sering kali keluarga pasien tidak memiliki golongan darah yang sama atau berasal dari daerah jauh.

PMI NTB: Stok Darah Cukup, Masalahnya Ada di Koordinasi

Menanggapi hal ini, Sekretaris PMI Provinsi NTB, Ns. H. Lalu R. Doddy Setiawan, SH., MH, menegaskan bahwa ketersediaan darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI di kabupaten/kota sebenarnya dalam kondisi cukup.

“Banyak yang beranggapan darah sulit dicari, padahal stok di UDD pada umumnya tersedia. Permasalahan muncul karena SOP di RSU mengharuskan ada donor pengganti, sementara keluarga pasien tidak selalu punya golongan darah yang sesuai,” jelas Doddy saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (4/10/2025).

Doddy menambahkan, inti dari masalah ini adalah koordinasi. Unit transfusi darah di rumah sakit perlu membangun komunikasi yang intens dengan UDD PMI di daerah, sehingga kebutuhan darah bisa segera disalurkan.

“Yang terpenting adalah koordinasi antara instalasi pelayanan darah di RSU dan UDD PMI kabupaten/kota. Dengan begitu, kebutuhan bisa segera diinformasikan dan dikirimkan. Selain itu, perlu edukasi kepada masyarakat agar rutin melakukan donor darah,” tambahnya.

BACA JUGA : RSUP Punya Poliklinik Eksekutif, Sakit Serasa di Rumah Mewah

Menurut PMI, solusi jangka panjang memerlukan forum bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk PMI sebagai penyedia darah, pengelola instalasi transfusi di RSU, dan Dinas Kesehatan NTB sebagai fasilitator.

“Karena ini lintas lembaga, perlu duduk bersama untuk menyepakati mekanisme teknis yang efektif agar kebutuhan darah di semua RSU bisa terpenuhi,” pungkas Doddy.

Redaksi | SIAR POST

Exit mobile version