Selain persoalan pungutan, wali murid juga menyoroti kepadatan kelas yang mencapai sekitar 50 siswa per rombel, jauh di atas standar ideal SMA yang berkisar 36 siswa per kelas. Kondisi ini dinilai berdampak pada kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Komite SMAN 1 Dompu juga belum memberikan penjelasan meski telah beberapa kali dihubungi oleh media ini.
Kebijakan moratorium BPP di NTB dibuat untuk memastikan tidak ada lagi pungutan wajib di sekolah negeri, serta menjamin hak pendidikan siswa tanpa tekanan finansial kepada orang tua.
Apakah pungutan ini sah, atau justru menjadi praktik yang melanggar aturan?
Dan ke mana sebenarnya dana ratusan juta rupiah itu mengalir?
Redaksi | SIARPOST
