Sumbawa, SIAR POST — Di tengah proses pembahasan RPP pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Kemendagri, Aliansi Presidium PPS memastikan akan menggelar agenda besar bertajuk people power pada 13–15 April 2026.
Agenda ini diproyeksikan sebagai konsolidasi aksi akbar rakyat Pulau Sumbawa untuk memperkuat legitimasi sosial dan politik perjuangan pemekaran.
Presiden Presidium Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan bahwa people power bukan gerakan inkonstitusional, melainkan bentuk tekanan moral yang sah dalam sistem demokrasi.
“People power adalah energi rakyat. Tapi kita pastikan tetap damai, tertib, dan dalam koridor konstitusi,” ujarnya.
Agenda 13–15 April 2026 dinilai sebagai momentum strategis karena bertepatan dengan fase krusial pembahasan RPP di Kemendagri.
Aliansi PPS ingin memastikan bahwa suara rakyat tetap terdengar kuat di tengah proses regulatif yang sedang berjalan.
People power akan melibatkan berbagai elemen masyarakat: tokoh adat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, perempuan, hingga simpatisan PPS dari seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.
“Kita ingin menunjukkan bahwa PPS adalah aspirasi kolektif, bukan kepentingan segelintir elite,” tegas Sahril.
Perjuangan PPS memiliki jejak panjang. Dari blokade Poto Tano 1 Juli 2013 hingga hampir lolosnya PPS di tahap paripurna 2014, sejarah itu menjadi pengingat bahwa perjuangan membutuhkan konsistensi.
Rangkaian aksi seperti Aksi Tano, roadshow lintas Pulau Sumbawa, Rapat Akbar Nasional 2025, audiensi Kemendagri, hingga aksi di DPR RI menjadi bukti bahwa gerakan ini terus hidup.
People power April 2026 disebut sebagai klimaks konsolidasi rakyat setelah pelantikan Aliansi PPS di berbagai daerah.
Aliansi PPS meyakini Pulau Sumbawa memiliki potensi besar, sumber daya alam strategis, luas wilayah, serta jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, yang menjadi indikator kuat kelayakan pemekaran.
People power bukan sekadar simbol, melainkan pernyataan bahwa rakyat Pulau Sumbawa siap mengawal setiap tahapan hingga lahirnya provinsi baru.
Di tengah proses regulatif dan politik yang berjalan, satu seruan terus digaungkan:
PPS Harga Mati. PPS Harus Jadi.
April 2026 diproyeksikan menjadi momentum pembuktian bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan hanya agenda politik, tetapi gerakan rakyat yang konsisten, terstruktur, dan konstitusional menuju masa depan baru Pulau Sumbawa.
Presiden Aliansi Presidium Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) adalah Muhammad Sahril Amin Dea Naga (dikenal sebagai MSA Dea Naga).
Ia memimpin pergerakan ini untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan fokus penguatan jaringan hingga ke tingkat desa dan komunikasi intensif di tingkat nasional.
Detail Terkait:
Kepemimpinan: MSA Dea Naga ditunjuk sebagai Presiden Presidium Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa.
Fokus Perjuangan: Melakukan dialog di Jakarta dengan pejabat kementerian terkait dan DPR, serta menekankan bahwa perjuangan PPS adalah amanah aspirasi masyarakat.
Strategi: Menggunakan pendekatan step by step, termasuk opsi hearing dialog terbuka atau tekanan politik (demonstrasi) untuk memastikan RUU Provinsi Pulau Sumbawa berjalan.
Basis Gerakan: Merujuk pada hasil Rapat Akbar Nasional PPS di Taliwang, November 2025.
Sebagai keturunan bangsawan Sumbawa, ia menegaskan bahwa PPS adalah harga jadi dan bukan milik golongan tertentu, melainkan aspirasi warga.
Redaksi
