MATARAM, NTB (SIARPOST) – Ketidakjelasan jadwal uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan RPP Penataan Daerah (Petada) memicu reaksi keras dari Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Jika target bulan Maret tak terealisasi, gerakan rakyat atau people power disebut siap digelar.
Presiden Presidium PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan pihaknya terus mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera menuntaskan pembahasan RPP Desertada dan RPP Petada tanpa bertele-tele.
Menurut Sahril, saat aksi di Jakarta pada Desember 2025 lalu, Komisi II DPR RI telah menyampaikan komitmen bahwa pembahasan akan dilanjutkan usai masa reses. Bahkan, Ketua Komisi II disebut sempat memberikan janji untuk mempercepat pengesahan kedua RPP tersebut.
“Namun sampai hari ini belum ada pembahasan resmi dalam rapat internal Komisi II. Kalau ini terus dibiarkan, prosesnya jadi ngambang dan tidak ada kepastian,” tegasnya.
Di sisi lain, Sahril menyebut Kemendagri sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat untuk membawa RPP Desertada dan Petada hingga tahap uji publik yang direncanakan berlangsung pada Maret.
Bahkan, melalui Asisten Pengawasan dan Pengendalian (APK), anggaran pembahasan disebut telah disiapkan dan masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026.
Presidium PPS juga mengusulkan agar sebelum uji publik dilaksanakan, digelar diskusi publik bersama Kemendagri guna menjelaskan keterkaitan antara pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dengan pengesahan kedua RPP tersebut.
“Jangan sampai ini hanya jadi statemen politik. Negara sudah siapkan anggaran, DPR dan Kemendagri harus serius. Jangan main-main dengan aspirasi rakyat Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Gerakan pembentukan Pulau Sumbawa sebagai provinsi baru dinilai saat ini berada pada momentum strategis. Dukungan administratif dan politik disebut semakin menguat.
Namun, jika target uji publik bulan Maret gagal dilaksanakan, Presidium PPS menegaskan akan mengambil langkah lebih progresif.
“Kami siap turun ke jalan. People power adalah opsi jika proses ini terus ditunda dan dijadikan dagangan politik di tingkat nasional,” pungkas Sahril.
Desakan ini kembali menegaskan bahwa wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar isu lokal, melainkan agenda politik nasional yang menuntut kepastian hukum dan komitmen pemerintah pusat.
*Red
