Lombok Utara,SIARPOST – Program Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berjalan dengan cakupan yang semakin luas. Di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Lombok Utara, sebanyak 29 dapur kini aktif melayani penerima manfaat di sejumlah kecamatan.
Korwil Lombok Utara, Adi Pratama, menjelaskan bahwa selain 29 unit yang sudah beroperasi, terdapat 5 unit yang tinggal menunggu pencairan anggaran pusat untuk mulai berjalan. Sementara 15 titik lainnya sudah mengantongi persetujuan dan masuk tahap persiapan pembangunan.
“Kalau sudah masuk tahap persiapan, artinya sudah disetujui untuk dibangun. Di luar itu tidak diperkenankan ada aktivitas pembangunan,” jelasnya.
Meski progres dinilai signifikan, pengawasan terhadap kualitas layanan disebut semakin diperketat. Dua dapur bahkan dihentikan sementara setelah muncul laporan di lapangan.
Unit di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, ditutup menyusul dugaan kasus keracunan. Sedangkan di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, operasional dihentikan sementara akibat keluhan makanan yang tidak layak konsumsi.
Langkah ini, menurut pihak korwil, merupakan bagian dari mekanisme kontrol mutu agar program tetap berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Beberapa temuan lain, termasuk laporan bahan makanan yang dinilai kurang layak di wilayah Rempek, telah diteruskan ke pimpinan pusat untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
“Kami tidak menutup-nutupi. Setiap laporan kami sampaikan ke pimpinan dan menunggu instruksi selanjutnya,” tegasnya.
Dalam skema pertanggungjawaban, sekolah sebagai penerima manfaat memiliki jalur komunikasi langsung dengan dapur penyedia. Jika ditemukan makanan bermasalah, pihak sekolah diminta segera melakukan konfirmasi untuk penggantian.
Namun, terkait sanksi berat hingga kemungkinan penutupan permanen dapur bermasalah, keputusan sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
Dengan 29 dapur aktif dan puluhan lainnya dalam antrean operasional, SPPG di Lombok Utara berada di fase ekspansi. Tantangannya kini bukan sekadar memperluas jangkauan, tetapi memastikan setiap porsi yang disajikan benar-benar aman dan layak bagi masyarakat penerima manfaat.(Niss)
