Lombok Barat, SIAR POST – Penolakan sebagian warga Desa Buwun Mas dan Sekotong terhadap langkah tanggap darurat Pemerintah Daerah Lombok Barat bukan tanpa alasan.
Warga menilai penanganan jalan amblas di wilayah tersebut belum maksimal dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ketua Perkumpulan Indonesia Bergerak Lombok Barat, Erwin, menegaskan bahwa reaksi masyarakat merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di lokasi jalan yang rusak parah tersebut.
“Wajarlah masyarakat menolak melihat kondisi jalan yang sangat parah. Kok seperti setengah hati Pemda Lobar ini. Tidak seperti konten Kominfo Lobar yang menampilkan bupati secara tegas meminta Kadis PU segera turun tangan memperbaiki jalan amblas,” ujar Erwin kepada media ini, Sabtu (26/2/2026).
Menurutnya, ada ketidaksesuaian antara pernyataan yang disampaikan di ruang publik dengan realitas penanganan di lapangan. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons bencana yang berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Apakah memang pemda hanya tegas di media dan sekadar membuat konten seolah-olah peduli? Tidak sesuai antara ucapan, tindakan, dan perbuatannya,” tegasnya.
Erwin juga menilai penanganan tanggap darurat di wilayah Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, belum menunjukkan langkah konkret yang cepat dan terukur. Padahal, kondisi cuaca ekstrem yang melanda Lombok Barat dalam beberapa waktu terakhir seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk bergerak lebih sigap.
Dengan intensitas hujan yang tinggi dan potensi bencana susulan, ia meminta Pemda Lombok Barat tidak bersikap lamban dalam melakukan antisipasi maupun perbaikan infrastruktur yang terdampak.
“Situasi cuaca ekstrem seperti sekarang ini seharusnya membuat Pemda Lobar lebih sigap, bukan hanya datang melihat, berbicara, lalu pergi seperti konten kreator yang mencari nama baik,” sindir Erwin.
Warga berharap ada langkah nyata dan percepatan perbaikan jalan amblas tersebut agar aktivitas masyarakat kembali normal dan risiko kecelakaan bisa ditekan.
Penanganan yang cepat dan transparan dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.
*RED
