Lombok Utara, SIARPOST– Dorongan pembentukan kawasan strategis ekonomi di Kabupaten Lombok Utara mulai menguat. Namun, di balik ambisi mempercepat pertumbuhan melalui sektor pertanian dan pariwisata, muncul peringatan keras: pembangunan jangan sampai mengorbankan masyarakat lokal. Kamis, 16/04/26.
Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi, menegaskan bahwa penetapan kawasan strategis ekonomi memang penting untuk mengakselerasi kemajuan daerah. Potensi besar dari sektor pertanian dengan berbagai subsektornya, serta pariwisata yang terus berkembang, dinilai sebagai modal kuat. Tapi menurutnya, arah pembangunan tidak boleh mengulang kesalahan yang terjadi di banyak daerah lain.
“Banyak contoh di kota-kota besar, pembangunan justru meminggirkan warga asli. Ini yang tidak boleh terjadi di Lombok Utara,” ujarnya, Selasa (14/4).
Nyakradi menyoroti posisi masyarakat lokal yang kerap tersingkir saat investasi masuk. Ia menekankan bahwa warga sekitar kawasan strategis harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap.
“Kita tidak ingin warga setempat justru merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Mereka harus dilibatkan, diberi ruang, bahkan menjadi tenaga kerja utama dalam aktivitas ekonomi yang berkembang,” tegasnya.
Isu keadilan sosial, lanjutnya, harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan tata ruang yang kini tengah dibahas. Ia mengingatkan agar penataan ruang tidak sekadar berbicara zonasi dan investasi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya.
Menurutnya, Lombok Utara memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang tidak boleh tergeser oleh arus pembangunan. Mengabaikan hal tersebut justru berpotensi memicu konflik sosial di kemudian hari.
“Penataan ruang harus menghormati struktur sosial dan budaya yang sudah ada. Jangan sampai pembangunan menghapus identitas lokal,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kejelasan nasib warga yang terdampak kebijakan zonasi dalam Rancangan Perda Tata Ruang. Pemerintah diminta tidak abai terhadap potensi konflik lahan dan pemukiman.
Di sisi lain, terkait Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Fraksi Golkar mendorong agar investasi yang masuk benar-benar selaras dengan tata ruang dan tidak merusak lingkungan. Nyakradi menyinggung ketergantungan masyarakat pesisir terhadap ruang publik, khususnya di kawasan pantai.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini hidup dari pesisir justru kehilangan akses karena hadirnya industri atau hotel. Investasi penting, tapi jangan menutup ruang hidup warga,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi penegas bahwa arah pembangunan Lombok Utara kini berada di persimpangan: antara mengejar pertumbuhan ekonomi atau memastikan keadilan sosial tetap menjadi pijakan utama.(Niss)
